BGN Perubahan MBG: Audit Dapur, Insentif Sesuai Penerima

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perubahan signifikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak di Indonesia. Namun, BGN memutuskan untuk melakukan penyesuaian strategi agar program lebih efisien dan tepat sasaran.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah menghentikan sementara penyaluran MBG selama masa libur sekolah. Hal ini dilakukan agar tidak ada pemborosan anggaran dan agar program dapat dievaluasi secara menyeluruh.

“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” kata Arumsari kepada wartawan, Selasa, 16 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa audit ini penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar yang ditetapkan.

Audit ini bertujuan memperbaiki berbagai masalah, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal. BGN ingin memastikan bahwa setiap dapur tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menyediakan makanan yang aman dan bergizi.

“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” ujarnya. Ia menekankan bahwa proses memasak harus mengikuti prosedur yang benar agar makanan tetap sehat.

BGN menilai bahwa kebijakan refocusing penerima manfaat sedang disusun oleh pemerintah, sehingga bantuan gizi dapat benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan intervensi. Hal ini melibatkan identifikasi wilayah dengan tingkat gizi buruk yang tinggi.

Satu perubahan besar adalah skema insentif operasional SPPG yang selama ini sama di semua dapur, yaitu Rp 6 juta per hari. Insentif ini sebelumnya tidak memperhitungkan perbedaan jumlah penerima manfaat di setiap dapur.

“Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya nggak fix Rp 6 juta semua,” ujar Arumsari. Ia menjelaskan bahwa insentif akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional masing-masing dapur.

BGN kini memvalidasi jumlah riil penerima manfaat di setiap wilayah sebelum menentukan besaran insentif yang lebih adil dan sesuai kebutuhan. Proses ini melibatkan verifikasi data dan audit lapangan.

Selain itu, BGN melarang pegawai lembaga memiliki SPPG untuk mencegah konflik kepentingan. Kebijakan ini bertujuan agar keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

“Pegawai BGN sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan itu yang tidak boleh punya SPPG. Karena dia mengambil kebijakan,” ujar Arumsari. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program.

Fokus utama program MBG harus diarahkan kepada penerima manfaat, bukan keuntungan pengelola dapur. BGN berusaha memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar meningkatkan kualitas hidup anak-anak.

BGN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan kementerian lain untuk menentukan kelompok penerima manfaat yang paling membutuhkan. Kerjasama ini melibatkan pertukaran data dan analisis kebutuhan gizi.

BGN memperoleh pagu indikatif sebesar Rp 270,2 triliun untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat pada 2027. Pagu ini mencakup biaya operasional, bahan makanan, dan insentif bagi dapur.

“Yang jelas akan ada efisiensi lagi,” kata Arumsari. Ia menekankan bahwa evaluasi berkelanjutan akan membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas program.

Dengan langkah-langkah ini, BGN berharap program MBG menjadi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien dalam penggunaan anggaran. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak di seluruh Indonesia.

Audit yang akan dilakukan mencakup pemeriksaan fisik dapur, pengujian sanitasi, dan penilaian prosedur memasak. Setiap dapur harus menunjukkan sertifikat kebersihan dan mengikuti standar gizi nasional.

Validasi data penerima manfaat melibatkan cross-check dengan data kependudukan dan program sosial lainnya. Hal ini memastikan bahwa hanya keluarga yang benar-benar membutuhkan yang menerima bantuan.

BGN juga akan menerapkan sistem pelaporan online sehingga setiap dapur dapat mengunggah bukti pengeluaran dan laporan harian. Sistem ini akan memudahkan pengawasan dan mengurangi risiko korupsi.

Keterlibatan kementerian lain, seperti Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sosial, membantu memastikan bahwa program MBG terintegrasi dengan program sekolah dan bantuan sosial lainnya.

Pagu anggaran Rp 270,2 triliun akan dialokasikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah. BGN berencana menggunakan sebagian dana untuk pelatihan staf dapur dan peningkatan fasilitas.

Diharapkan, setelah implementasi perubahan ini, jumlah anak yang menerima makanan bergizi meningkat, dan indikator gizi buruk menurun di daerah-daerah yang paling rawan.