BI-OJK Wajibkan Sengketa Keuangan ke LAPS Sebelum Pengadilan

Guntur P. · 2 min baca · 1 hari lalu · 124 dibaca
Bisik.id
BI-OJK Wajibkan Sengketa Keuangan ke LAPS Sebelum Pengadilan

Gambar atau konten salah?

Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menandatangani perjanjian kerja sama untuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Acara penandatanganan berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 16 November 2026. Kerja sama ini memungkinkan sengketa diselesaikan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Dicky Kartikoyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK, menjelaskan alasan di balik langkah ini. Menurutnya, LAPS perlu dilibatkan dalam sengketa sektor jasa keuangan agar permasalahan konsumen bisa ditangani secara adil. Sebelumnya, LAPS berada di luar sistem keuangan. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), LAPS kini menjadi bagian dari sistem tersebut.

"Ini kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh Internal Dispute Resolution (IDR) bapak/ibu sekalian akan masuk semuanya ke LAPS. Jadi proses di LAPS itu, yang pertama adalah harus terlebih dahulu ditangani oleh IDR-nya bapak/ibu sekalian Internal Dispute Resolution," kata Dicky dalam sambutannya di acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada 16 November 2026.

Ke depannya, Dicky mengatakan bahwa penyelesaian sengketa harus melalui LAPS terlebih dahulu sebelum bisa dibawa ke pengadilan. Harapannya, langkah ini bisa mengurangi jumlah perkara perdata di sektor jasa keuangan yang masuk ke pengadilan.

"Kalau yang lalu Internal Dispute Resolution tidak bisa sepakat konsumen dan bapak/ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan, tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan, selesaikan terlebih dahulu di LAPS," jelasnya.

Dicky menambahkan, proses di LAPS akan melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator independen. Mereka sudah tersertifikasi dan memiliki standar kompetensi yang memadai. LAPS sendiri hanya berperan sebagai fasilitator untuk memastikan proses berjalan profesional.

"Prosesnya akan dilakukan penyelesaiannya oleh mediator, arbiter dan juga adjudikator yang independen. LPAS hanya sebagai fasilitator dalam prosesnya. Mediator, arbiter dan adjudikator ini tentu dengan sertifikasi dengan standar yang baik untuk memberikan keadilan dan rasa kenyamanan bagi kita semua," pungkasnya.

Kerja sama ini mengubah alur penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Sebelumnya, konsumen bisa langsung ke pengadilan jika IDR gagal. Sekarang, LAPS menjadi langkah wajib sebelum pengadilan. Tujuannya jelas: mengurangi beban perkara perdata di pengadilan. LAPS juga menjamin prosesnya ditangani oleh pihak independen yang kompeten.

BIOJKLAPSsengketajasa keuanganpenyelesaiankonsumen

Komentar

Memuat komentar...