BPD Jadi Penggerak Ekonomi Daerah Pasca Penurunan TKD

Peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin penting dalam mendukung ekonomi daerah. Tekanan fiskal meningkat dan dana transfer ke daerah (TKD) menurun, sehingga BPD diharapkan dapat menampung kebutuhan pembiayaan.

Seminar Nasional BPD digelar oleh Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersamaan dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) di Surakarta. Acara ini menyoroti bagaimana BPD dapat menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa BPD merupakan indikator penting bagi pertumbuhan ekonomi. Ia menambahkan, “Bank daerah ini adalah salah satu indikator dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri, harus kolaboratif,” pada keterangan hari Jumat, 17 April 2026. Dengan populasi hampir 38 juta jiwa dan wilayah luas, pembangunan di Jawa Tengah tidak dapat dilakukan secara parsial.

Luthfi juga menyoroti keterbatasan fiskal sebagai tantangan utama. Kontribusi anggaran pusat belum memadai, sehingga daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif, terutama dari investasi. Ia mengingatkan, “Lebih dari 80% pembangunan daerah ditopang dari investasi. Maka kepala daerah harus menjadi ‘marketing’ untuk menarik investor,”. Selain itu, Luthfi menekankan pentingnya pendekatan pembangunan terintegrasi: “Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan daerah secara sepotong-sepotong. Harus bersama-sama, saling mendukung, dan bergerak serentak,”.

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, melihat penurunan TKD sebagai momentum bagi BPD untuk memperkuat perannya. Ia menyebut tren penurunan TKD telah berlangsung sejak 2020 dan berlanjut hingga 2026, baik dari sisi persentase maupun nominal. “BPD harus mampu membantu pemerintah daerah menyiasati penurunan TKD, tanpa menghambat program prioritas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bambang mendorong penguatan kolaborasi antar‑BPD, termasuk melalui skema sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis. Ia berkata, “Jika kita bersatu, tidak ada satu pun proyek infrastruktur strategis daerah yang tidak bisa kita biayai bersama,”. Ia berharap forum ini dapat menghasilkan solusi konkret dan memperkuat kontribusi BPD dalam pembangunan nasional. “Kolaborasi yang kuat akan membuat BPD semakin berkontribusi dalam pembangunan negeri,” ujarnya.

Ketua Umum Asbanda, Agus H. Widodo, menekankan perlunya transformasi BPD agar menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Ia menilai kondisi fiskal terbatas menuntut perubahan peran BPD yang selama ini cenderung administratif. “BPD tidak boleh lagi hanya menjadi tempat parkir dana pemerintah daerah. BPD harus naik kelas,” tegasnya. Ia menambahkan, BPD harus berperan sebagai pengelola aliran dana, penjaga likuiditas, serta penggerak ekonomi regional.

Agus juga menanyakan, “Apakah pembangunan daerah akan terus bergantung pada kapasitas fiskal semata, atau kita mulai membangun kekuatan baru melalui intermediasi keuangan yang lebih aktif?” Ia menilai BPD memiliki keunggulan karena dekat dengan pemerintah daerah dan memahami karakter ekonomi lokal. Untuk itu, inovasi pembiayaan, termasuk skema pinjaman daerah, perlu dioptimalkan dengan tetap menjaga prinsip kehati‑hatian. “Kami tidak meminta pelonggaran, tetapi pendekatan yang lebih presisi berbasis risiko dalam pembiayaan sektor publik daerah,” jelasnya.

Agus menekankan sinergi lintas pemangku kepentingan. “Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh APBD, tetapi oleh seberapa kuat BPD mampu mengorkestrasi aliran dana dan menggerakkan ekonomi di daerahnya,” ujarnya.

Seminar ini menegaskan bahwa BPD harus bertransformasi, berkolaborasi, dan berinovasi agar dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Dengan pendekatan yang lebih aktif dan terintegrasi, BPD diharapkan dapat menanggulangi penurunan TKD dan memacu pertumbuhan ekonomi regional.