Buruh DKI Minta UMP 2027 Direvisi Jadi Rp6,21 Juta
Gambar atau konten salah?
Gubernur DKI Jakarta diminta untuk merevisi angka Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Said Iqbal, yang menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus pimpinan Partai Buruh. Angka yang mereka usulkan adalah Rp 6.210.000 per bulan.
Pemerintah provinsi telah menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Angka ini naik 7,1 persen atau sekitar Rp 407.065 jika dibandingkan dengan UMP tahun 2026. Kenaikan ini, menurut Said Iqbal, belum cukup.
Alasannya sederhana. Upah tersebut dinilai belum bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak di ibu kota. Said bahkan membandingkannya dengan daerah tetangga. Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi, katanya, sudah mencapai lebih dari Rp 6,3 juta. Sebuah perbandingan yang menurutnya janggal.
"Gubernur DKI Jakarta yang sekarang anti buruh. Pabrik panci di Bekasi kok lebih tinggi upahnya dari orang yang kerja di bank yang mentereng-mentereng itu. Oleh karena itu, apa yang diminta oleh KSPI dan Partai Buruh terhadap upah minimum di Jakarta adalah direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,1 juta menjadi Rp 6,21 juta," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20 November 2026).
Perhitungan yang mereka ajukan bukan asal-asalan. Said menjelaskan bahwa angka Rp 6,21 juta berasal dari rumus yang digunakan oleh Dewan Pengupahan unsur Buruh. Artinya, usulan ini bukan hanya keinginan sepihak dari KSPI atau Partai Buruh.
"Dari mana hitungnya? Pakai rumus, inflasi 3,01% di DKI plus pertumbuhan ekonomi 5,67% dikali indeks tertentu diambil 1,0. Nah kalau Gubernur ngambil indeks tertentu seperti tahun lalu 0,77. Kaca mata kuda, anti buruh. Gimana mungkin kok dibilang, 'oh pengusaha nggak mampu.' Pengusaha Bekasi bisa, mereka mampu, lebih tinggi upahnya," tegas Said Iqbal.
Jika gubernur tidak mau merevisi keputusan ini, Said Iqbal sudah menyiapkan langkah selanjutnya. KSPI DKI Jakarta akan menempuh jalur hukum. Dimulai dengan menyampaikan keberatan secara resmi kepada gubernur. Jika tidak ada perubahan, mereka akan menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Selain jalur hukum, mereka juga akan menggelar kampanye publik. Aksi lanjutan di Balai Kota DKI Jakarta sudah direncanakan. Waktu pelaksanaannya akan ditentukan oleh jajaran serikat pekerja nantinya.
"Kemudian, kita harapkan DPRD memanggil Gubernur, tanya kenapa pro upah murah? Kalau dibilang jalan tengah, kenapa Bekasi bisa. Bekasi itu nanti, tadi saya udah sebut, kalau naiknya adalah pakai penggunaan 1,0 itu jadi Rp 6.350.000," tuturnya.
Inti dari persoalan ini adalah perbedaan cara pandang dalam menghitung upah. Pemerintah provinsi menggunakan indeks tertentu yang menghasilkan kenaikan 7,1 persen. Sementara buruh menginginkan indeks yang lebih tinggi, dengan alasan bahwa pengusaha di daerah lain, seperti Bekasi, mampu membayar lebih. Said Iqbal menilai kebijakan gubernur saat ini tidak berpihak pada pekerja.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
