Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon

Iwan D. · 4 min baca · 4 jam lalu · 50 dibaca
Bisik.id
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon

Gambar atau konten salah?

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, memberikan pernyataan tegas. Ia berjanji tidak akan menerbitkan izin untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang terletak di Pandeglang, Banten. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kekhawatiran publik yang berkembang setelah adanya keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan perairan di sekitar TNUK sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Menurut Raja Juli, keputusan terbaik adalah memastikan tidak ada satu pun tambang yang beroperasi di TNUK. Kawasan ini merupakan habitat utama bagi badak Jawa yang terancam punah. "Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. Silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM, tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon," ujarnya di Gedung DPR pada Kamis, 19 November 2026.

Ia menekankan bahwa jika ada keputusan untuk membuka tambang di TNUK, izin tersebut tetap harus melalui kementeriannya. Izin yang dimaksud adalah Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk tambang. Raja Juli dengan tegas menyatakan bahwa PPKH tambang tidak akan pernah dikeluarkan selama ia memimpin Kementerian Kehutanan. "Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya (Kemenhut) dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon," tegasnya.

Ia juga menyoroti idealnya tidak ada WUP atau kegiatan apa pun di perairan Ujung Kulon. "Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon," katanya. Raja Juli kembali menegaskan bahwa tidak akan ada aktivitas tambang di TNUK. Dalam hal ini, ia tidak akan mengeluarkan izin penggunaan hutan selain untuk kepentingan konservasi. "Sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon," pungkasnya.

Sementara itu, Kementerian ESDM juga telah memberikan penjelasan terkait polemik ini. Mereka menjamin tidak akan ada aktivitas pertambangan di kawasan TNUK, meskipun perairan di sekitarnya masuk dalam WUP. Penetapan WUP ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejak 12 Februari 2026.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa TNUK merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO yang ditetapkan pada tahun 1991. Pemanfaatan ruang wilayahnya dilindungi oleh ketentuan pengaturan wilayah konservasi. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Banten, wilayah darat dan laut kawasan TNUK ditetapkan sebagai wilayah konservasi yang tidak memperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pertambangan. "Dengan demikian, secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," ujar Ari saat dihubungi pada Selasa, 17 November 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan di wilayah tersebut, baik di perairan TNUK maupun di TNUK itu sendiri. Dalam penetapan WUP pun, TNUK dikecualikan sebagai wilayah pertambangan. "Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dan hingga saat ini tidak ada satu pun izin tambang apa pun yang dikeluarkan, baik itu di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ataupun di Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri," ujar Dwi Anggia dalam keterangan tertulis pada hari yang sama.

Anggia menjelaskan bahwa penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Ini bukanlah izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan. Untuk dapat ditambang, suatu wilayah harus memenuhi berbagai persyaratan. Penetapan WUP saja belum cukup. Suatu wilayah harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang diberikan kepada badan usaha melalui mekanisme lelang atau pemberian prioritas sesuai ketentuan.

Setelah memperoleh WIUP, badan usaha masih harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Anggia menjelaskan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Proses tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan. Kementerian ESDM berkomitmen memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi. "Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon," tegas Anggia.

Polemik ini bermula dari kekhawatiran bahwa status WUP di perairan sekitar TNUK akan membuka jalan bagi aktivitas pertambangan. Namun, baik Kementerian Kehutanan maupun Kementerian ESDM telah memberikan jaminan bahwa kawasan konservasi tersebut tidak akan tersentuh kegiatan tambang. Raja Juli Antoni telah berjanji secara pribadi untuk tidak menerbitkan izin PPKH tambang, sementara Kementerian ESDM menegaskan bahwa WUP hanyalah langkah awal dalam perencanaan tata kelola mineral, bukan izin untuk menambang. Dengan adanya pernyataan dari kedua kementerian, setidaknya untuk saat ini, masa depan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat badak Jawa dan warisan dunia UNESCO tampak lebih terjamin.

Taman Nasional Ujung KulonTambangIzinKonservasiBadak JawaMenteri KehutananESDM

Komentar

Memuat komentar...