Buruh Jakarta Siap Demo dan Gugat Jika Pramono Tak Revisi UMP
Gambar atau konten salah?
Para buruh di Jakarta bersiap mengambil dua langkah besar jika Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tidak mau mengubah keputusan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun depan. Ancaman mereka: turun ke jalan berdemo di Balai Kota dan menggugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pramono sudah menetapkan UMP DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan. Namun, angka itu dinilai kurang oleh kalangan buruh. Mereka menginginkan kenaikan hingga Rp 6.210.000 per bulan. Selisihnya tidak terlalu besar, tapi prinsipnya soal kelayakan hidup di ibu kota.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan urutan langkah yang akan ditempuh. Sebelum demo dan gugatan, buruh akan menyampaikan keberatan secara resmi kepada gubernur terlebih dahulu. Ini semacam peringatan formal.
"Bila gubernur tidak mau revisi, saya sudah diskusi dengan kawan-kawan buruh DKI Jakarta, pimpinannya dari KSPI. Maka KSPI DKI akan mengajukan PTUN, tapi agak panjang PTUN, karena harus bersurat dulu, menunggu jawaban sekian hari, kemudian baru setelah ada jawaban gubernur, serikat pekerja bisa mengajukan PTUN," kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 20 November 2026.
Proses PTUN memang berbelit. Butuh surat menyurat dan tenggat waktu tertentu. Baru setelah gubernur memberikan jawaban resmi, serikat pekerja bisa melayangkan gugatan ke pengadilan. Tidak instan.
Selain jalur hukum, Said Iqbal juga menyebutkan rencana aksi demonstrasi. "Yang langkah yang keempat, aksi di Balai Kota terus menerus. Saya nggak tahu, ini teman-teman DKI nanti memutuskan. Aksi, tadi kata mereka," ujarnya.
Dia juga mendesak DPRD DKI Jakarta untuk memanggil gubernur. Tujuannya, meminta penjelasan resmi soal dasar penetapan UMP yang dinilai terlalu rendah. "Kemudian, kita harapkan yang kelima, DPRD memanggil gubernur. DPRD DKI Jakarta memanggil gubernur. Kenapa? Pro upah murah," tegas Said Iqbal yang juga petinggi Partai Buruh.
Intinya, buruh tidak hanya mengancam. Mereka sudah menyusun skenario bertahap: dari negosiasi, aksi massa, hingga gugatan hukum. Semua dilakukan jika gubernur tetap pada keputusannya.
UMP Jakarta tahun depan memang naik, tapi tidak sesuai ekspektasi buruh. Perbedaan sekitar Rp73.000 per bulan ini menjadi pemicu ketegangan antara pemerintah daerah dan serikat pekerja. Di kota dengan biaya hidup tinggi, angka itu dianggap signifikan oleh para pekerja.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
