Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2027 Rp 6,1 Juta

Vera T. · 3 min baca · 1 hari lalu · 108 dibaca
Bisik.id
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2027 Rp 6,1 Juta

Gambar atau konten salah?

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941 per bulan mendapat penolakan keras dari kalangan buruh. Angka ini berarti kenaikan sebesar 7,1% atau Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan penolakan tegas dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026. "Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujarnya.

Ada lima alasan utama yang mendasari penolakan ini. Pertama, menurut Said Iqbal, UMP Jakarta belum mampu meningkatkan daya beli buruh. Kenaikan yang ditetapkan masih terlalu kecil. Ia menegaskan bahwa nilai UMP tahun depan masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Apalagi harga berbagai kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.

"Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," kata Said Iqbal. Ia menambahkan, "Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta."

Alasan kedua, Said Iqbal menyoroti potensi UMP DKI Jakarta tahun depan yang lebih rendah dibandingkan daerah lain. Ia mencontohkan wilayah Bekasi dan Karawang. Jika kenaikan upah di kedua daerah tersebut menggunakan persentase yang sama, yaitu 7,1%, nilainya bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Bahkan jika naik 8%, upahnya diperkirakan mencapai Rp 6,35 juta. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa malu jika UMP tahun depan kalah dengan wilayah penyangga ibu kota.

"Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," kata Said Iqbal.

Alasan ketiga berkaitan dengan biaya hidup. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), data IMF, dan Bank Dunia, biaya hidup di Jakarta saat ini lebih tinggi dibandingkan Hanoi di Vietnam, Bangkok di Thailand, dan Kuala Lumpur di Malaysia. Said Iqbal memberikan ilustrasi, "Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1. Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh," terangnya.

Alasan keempat, Said Iqbal mengkritik metode jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027. Menurutnya, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja berpenghasilan sedang. Bukan antara yang berpenghasilan tinggi dengan pekerja yang berpenghasilan paling rendah.

Alasan kelima berkaitan dengan fasilitas pemerintah daerah. Said Iqbal meminta agar manfaat program seperti transportasi, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi dievaluasi berdasarkan jangkauan penerima dan akses nyata. Keberadaan program tersebut tidak otomatis berarti seluruh buruh beserta keluarganya telah menerima manfaat. Pemerintah perlu memperhatikan persyaratan penerima, kuota, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan dan perjalanan kerja buruh.

"Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," katanya.

Penolakan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan buruh akan upah yang layak dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan yang dianggap tidak sebanding dengan laju kebutuhan hidup dan biaya hidup di Jakarta menjadi inti permasalahan. Perbandingan dengan upah di daerah penyangga dan negara tetangga memperkuat argumen bahwa kebijakan ini perlu dikaji ulang.

UMP Jakarta 2027Penolakan buruhKenaikan upahDaya beliKebutuhan Hidup LayakBiaya hidup JakartaSaid Iqbal

Komentar

Memuat komentar...