Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2027 Rp6,1 Juta

Wati N. · 3 min baca · 4 jam lalu · 45 dibaca
Bisik.id
Buruh Tolak Keras UMP Jakarta 2027 Rp6,1 Juta

Gambar atau konten salah?

Gubernur DKI Jakarta sudah mengumumkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Nilainya Rp 6.136.941 per bulan. Naik 7,1 persen atau sekitar Rp 407.065 dari tahun sebelumnya. Tapi serikat buruh menolak. Dengan tegas.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan penolakan itu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 20 November 2026. "Sikap KSPI dan Partai Buruh berkenaan dengan pengumuman penetapan upah minimum yang telah diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta adalah menolak tegas. Sekali lagi saya ulangi, menolak tegas," ujarnya.

Ada lima alasan utama di balik penolakan ini. Bukan tanpa dasar. Said Iqbal merincinya satu per satu.

Pertama, UMP Jakarta dinilai belum mampu meningkatkan daya beli buruh. Kenaikannya terlalu kecil. Nilai yang ditetapkan masih di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Apalagi harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. "Oleh karena itu, alasan yang pertama mengapa menolak pengumuman kenaikan upah minimum Provinsi DKI yang diumumkan oleh Gubernur karena nilai yang ditetapkan rendah. Tidak meningkatkan daya beli," kata Said Iqbal. Ia menambahkan, "Kenapa ukurannya rendah? Sederhana. Nilai upah minimum yang sekarang menjadi nanti Januari 2027, Rp 6,136 juta, itu lebih rendah dari KHL, kebutuhan hidup layak di Jakarta."

Kedua, UMP Jakarta tahun depan berpotensi lebih rendah dibandingkan wilayah penyangga. Said Iqbal memberikan contoh. Jika Bekasi dan Karawang menggunakan persentase kenaikan yang sama, 7,1 persen, upah di sana bisa mencapai sekitar Rp 6,2 juta. Kalau naik 8 persen, angkanya diperkirakan Rp 6,35 juta. Artinya, pekerja di pabrik panci atau pabrik kecap di Bekasi dan Karawang bisa bergaji lebih tinggi daripada pegawai di gedung-gedung pencakar langit Jakarta. "Nggak malu Gubernur Jakarta? Pabrik panci, pabrik kecap di Bekasi, Karawang, upahnya lebih tinggi dari orang bekerja di gedung-gedung mentereng itu, dari Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Standard Chartered misalnya, atau Freeport yang ada kantor pusat di Jakarta, atau perusahaan multinasional asing, masa lebih rendah dari pabrik panci yang ada di Bekasi dan Karawang. Gubernurnya pakai kaca mata kuda," kata Said Iqbal dengan nada kesal.

Ketiga, biaya hidup di Jakarta lebih tinggi dibandingkan beberapa ibu kota negara tetangga. Said Iqbal merujuk pada survei Badan Pusat Statistik (BPS), data IMF, dan Bank Dunia. Biaya hidup di Jakarta disebut lebih tinggi daripada Hanoi (Vietnam), Bangkok (Thailand), dan Kuala Lumpur (Malaysia). Ironisnya, kenaikan upah minimum di Jakarta sangat kecil. "Bayangkan ya, Jakarta naiknya Rp 407.000. Kalau kita bagi 30 hari, berarti kira-kira ya Rp 13.500 per hari. Ya. Jadi Jakarta itu naik upahnya Rp 13.500 per hari. Kalau di Dolar, nggak sampai US$ 1. Makan di Grand Hyatt sekali makan US$ 15, bahkan mungkin US$ 19. Masuk akal nggak sih ini? Kenaikan upah di Jakarta, para pekerja, buruhnya, itu hanya sekali makan di bawah US$ 1," beber Said Iqbal. Ia melanjutkan, "Di bawah US$ 1 dibandingkan makan satu kali di Grand Hyatt. Masuk akal nggak? Itu kaca mata kuda Gubernur Jakarta. Nggak peduli dia sama buruh." Nilai tukar dolar AS terhadap Rupiah saat itu sudah menyentuh Rp 18.200-an per dolar.

Keempat, jalan tengah yang digunakan dalam penetapan UMP Jakarta 2027 dinilai tidak tepat. Menurut Said Iqbal, jalan tengah seharusnya mempertimbangkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dengan pekerja berpenghasilan sedang. Bukan antara yang penghasilannya tinggi dengan pekerja yang berpenghasilan paling rendah. Ia menilai pendekatan yang dipakai pemerintah daerah tidak adil.

Kelima, soal fasilitas pemerintah daerah. Said Iqbal meminta agar manfaat program seperti transportasi umum, bantuan pendidikan, dan pangan bersubsidi dievaluasi secara riil. Keberadaan program itu tidak otomatis berarti semua buruh dan keluarganya sudah menerima manfaat. Pemerintah perlu melihat persyaratan penerima, kuota, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan serta perjalanan kerja buruh. "Buruh di Jakarta itu, apa namanya, ke pabrik itu naik motor. Kalau mau, dihitungnya cicilan motor. Satu jutaan kan, yang naik Transjakarta, Jaklingko itu buruh-buruh dari luar Jakarta," tutur Said Iqbal.

Penolakan ini menunjukkan ketegangan yang terus berlangsung antara pemerintah daerah dan serikat pekerja. Di satu sisi, pemerintah mengumumkan kenaikan. Di sisi lain, buruh menilai kenaikan itu tidak cukup untuk sekadar bertahan hidup di Jakarta. Perdebatan soal angka, daya beli, dan biaya hidup masih jauh dari selesai.

UMP Jakarta 2027penolakan buruhdaya beliKebutuhan Hidup Layakbiaya hidup JakartaSaid IqbalKSPI

Komentar

Memuat komentar...