Danantara hadir di rapat KSSK, tanpa hak suara

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut serta dalam rapat koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar Selasa sore. Kehadiran Danantara ini merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, dua petinggi Danantara hadir. Mereka adalah Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO). Purbaya menegaskan bahwa peran Danantara dalam forum ini terbatas. Mereka hanya diundang untuk memberikan masukan dari perspektif pelaku bisnis, bukan sebagai pengambil keputusan.

"Barusan kami selesai melakukan rapat koordinasi KSSK, atas arahan Bapak Presiden kami mengundang Danantara juga Pak Rosan dan Pak Dony hadir dalam rapat pada sore hari ini," kata Purbaya setelah rapat di kantor LPS, Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Juli 2026.

Meski demikian, Purbaya enggan membeberkan hasil keputusan rapat koordinasi KSSK kali ini. Ia memastikan bahwa putusan baru akan diumumkan pada Senin pekan depan. Ia hanya memberikan gambaran bahwa jalannya rapat berlangsung dinamis.

Semua pihak yang hadir—termasuk para regulator KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—sepakat untuk mempererat koordinasi. "Saya ceritakan rapat, berlangsung, amat dinamis semua setuju dengan koordinasi lebih erat dan memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan di seluruh sektor ekonomi kita selaras dan akan bisa menciptakan sistem ekonomi yang lebih baik ke depan," jelas Purbaya.

Purbaya juga menegaskan bahwa status Danantara dalam rapat ini hanyalah sebagai undangan. Mereka tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan. Menurutnya, masukan dari Danantara justru berguna untuk memperkaya sudut pandang para regulator di KSSK. "Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara kira-kira gitu," imbuhnya.

Rapat koordinasi KSSK sendiri merupakan forum rutin untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kehadiran Danantara sebagai badan pengelola investasi menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan kebijakan fiskal dan moneter dengan perspektif investasi langsung. Meskipun hanya sebagai pemberi masukan, keterlibatan Danantara bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan kebijakan ekonomi tidak berjalan dalam ruang hampa, melainkan mempertimbangkan dinamika dunia usaha.