Defisit APBN April 2026 Turun ke Rp 164,4 Triliun

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir April 2026 berada di Rp 164,4 triliun, setara dengan 0,64 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa angka ini lebih baik dibandingkan pada Maret 2026, ketika defisit mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 % PDB.

Menurut Purbaya, perbaikan ini dipengaruhi oleh keseimbangan primer surplus sebesar Rp 28 triliun per 30 April 2026. “Realisasi sampai April 2026 defisitnya tinggal Rp 164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Kemarin waktu keluar di Maret 2026 0,93%, para analis bilang kalau pukul rata defisitnya bisa 3,6%. Hitungannya nggak begitu, kalau cara mereka begitu itu hitungan ajaib. Keadaan membaik, Anda lihat di situ keseimbangan primer sudah surplus lagi Rp 28 triliun dan ke depan mungkin akan terus membaik,” terang Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (19 May 2026).

Defisit APBN berarti pendapatan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran. Hingga 30 April 2026, pendapatan negara mencapai Rp 918,4 triliun, tumbuh 13,3 % dibanding tahun sebelumnya. Sumber utama pendapatan berasal dari pajak Rp 646,3 triliun (tumbuh 16,1 %), kepabeanan dan cukai Rp 100,6 triliun (tumbuh 0,6 %), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 171,3 triliun (tumbuh 11,6 %).

Belanja negara, di sisi lain, tercatat Rp 1 082,8 triliun, naik 34,3 % YoY. Komposisinya terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 826 triliun dan transfer ke daerah Rp 256,8 triliun.

“Jadi yang tadi keseimbangan primer surplus bukan terjadi karena belanjanya direm, tetap saja belanjanya cepat itu sampai April 2026 tumbuhnya 34,3% dibandingkan tahun lalu,” tambah Purbaya.

Dengan peningkatan pendapatan dan pengurangan defisit, situasi fiskal negara menunjukkan tren positif. Keseimbangan primer yang sudah surplus memberi ruang bagi pemerintah untuk menstabilkan atau bahkan menurunkan defisit di masa depan, meski belanja tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal sedang berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan keuangan negara.