DJP Kirim Email Peringatan ke Wajib Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan baru saja mengirimkan email besar-besaran. Sasaran mereka adalah wajib pajak yang diduga menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025. Langkah ini diambil untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pengumuman resmi pada Rabu, 11 November 2026, DJP menjelaskan bahwa email tersebut dikirim secara langsung. Tujuannya jelas: memastikan data penghasilan dan bukti potong yang dilaporkan sudah benar. Wajib pajak yang menerima email diminta untuk meneliti, memverifikasi, dan mencocokkan kembali data mereka. Jika ada perubahan atau ketidaksesuaian yang membuat SPT tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, mereka diimbau untuk melakukan pembetulan SPT. Semua harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

DJP menekankan pentingnya pelaporan yang benar. "Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan," ujar perwakilan DJP. Ini bukan sekadar formalitas. Pelaporan yang akurat bisa menghindarkan wajib pajak dari masalah di kemudian hari.

Namun, DJP juga mengingatkan soal keamanan. Masyarakat harus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Email resmi hanya dikirim dari domain @pajak.go.id. Semua layanan DJP tidak dipungut biaya. "DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi," tegas pernyataan DJP. Mereka juga tidak akan meminta password, one time passcode (OTP), atau membagikan layar perangkat. Informasi rahasia lainnya juga tidak diminta.

Langkah ini menunjukkan keseriusan DJP dalam mengawasi kepatuhan pajak. Dengan mengirimkan email langsung, mereka memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memperbaiki kesalahan sebelum tindakan lebih lanjut diambil. Ini adalah pendekatan yang lebih preventif daripada reaktif. Wajib pajak yang menerima email sebaiknya segera merespons dan memeriksa data mereka. Jangan sampai ada bukti potong yang terhapus tanpa sengaja, yang bisa berujung pada sanksi.