FAA Turunkan Target Pengontrol Lalu Lintas Udara ke 12.563
Gambar atau konten salah?
Jakarta, 17 Mei 2026 – Federal Aviation Administration (FAA) mengumumkan pemangkasan target tenaga kerja pengontrol lalu lintas udara bersertifikat. Jumlah yang ditetapkan turun menjadi 12.563 orang, menurun dari target sebelumnya 14.633 orang. Langkah ini diambil di tengah beban kerja yang tinggi dan lonjakan biaya lembur.
FAA menegaskan bahwa penerapan model kepegawaian modern dan alat penjadwalan akan meningkatkan efisiensi kepegawaian pengontrol lalu lintas udara serta mengurangi kebutuhan lembur yang berlebihan, menuliskan dalam keterangannya. Sumber laporan tersebut berasal dari Reuters, Minggu.
Menurut National Academies of Sciences, biaya lembur pengontrol telah melonjak lebih dari 300% sejak 2013, mencapai lebih dari US$ 200 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh alokasi tenaga kerja yang salah dan penjadwalan yang tidak efisien.
Per April 2026, FAA mencatat sekitar 11.000 pengontrol bersertifikat ditempatkan di lebih dari 300 fasilitas lalu lintas udara. Tambahan lagi, sekitar 4.000 pengontrol masih menjalani pelatihan. Dari jumlah tersebut, 1.000 orang yang sebelumnya bersertifikat penuh kini menjalani pelatihan di fasilitas baru.
Untuk menanggapi kondisi ini, FAA berupaya memodernisasi sistem penjadwalan dan manajemen tenaga kerja. Pada tahun 2024, tenaga kerja pengontrol mencatat 2,2 juta jam lembur dengan biaya US$ 200 juta. Lembur tahunan meningkat 308% per pengontrol, atau 126 jam per tahun sejak 2013, kini rata-rata 167 jam.
Inisiatif ini bertujuan menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan biaya, mengurangi beban lembur, dan menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan permintaan. Dengan langkah ini, FAA berharap dapat memelihara standar keselamatan sambil mengendalikan pengeluaran yang terus meningkat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
DPR Setujui RUU P2SK, OJK Diperluas Tugas Pengawasan
Prabowo Tegaskan Tegas Mitra Curang MBG, Siap Bantu Penegak
Pertamina Dukungan Desa Energi, Padi Bali Naik 7,5 Ton
Garuda Atur Jadwal Pemulangan Haji 2026 di Jeddah.
Pemerintah, DPR Setujui UU P2SK, Reformasi Keuangan
DPR Setujui RUU P2SK, Mulai Tahap Akhir Persidangan
Berita Terbaru
