Gugatan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih Diuji MK
Gambar atau konten salah?
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, angkat bicara soal gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu menolak penggunaan Dana Desa untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koalisi yang menamakan diri Koalisi Gugat Koperasi Desa Merah Putih inilah yang menjadi penggugat.
Yandri mengaku belum dimintai keterangan resmi oleh MK terkait gugatan tersebut. Namun, ia sudah bertemu langsung dengan sepuluh asosiasi desa dan sejumlah kepala desa. Menurutnya, mereka tidak mempermasalahkan keberadaan KDMP. "Itu kan pendapat penggugat. Tapi setahu saya, kepala desa yang kami temui, apalagi ada 10 asosiasi desa yang terus berkoordinasi sama kami, mereka tidak ada yang keberatan dengan Kopdes," ujar Yandri di JICC Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 November 2026.
Ia menegaskan bahwa dana desa tidak diambil alih oleh pemerintah pusat. Semua dana itu tetap digunakan untuk desa, khususnya untuk membangun fisik KDMP. Yang penting, aset koperasi itu nantinya seratus persen milik desa. "Dana desa itu tidak diambil oleh pusat. Dana desa itu digunakan untuk Kopdes dan nanti 100% jadi aset desa. Jadi enggak ada yang berubah. Jadi justru infrastruktur di desa menjadi bagus sekarang," imbuhnya.
Menurut Yandri, kehadiran KDMP bertujuan menggerakkan ekonomi di desa. Ia menduga para penggugat belum sepenuhnya memahami filosofi di balik program ini. "Ada Kopdes, ada gerakan ekonomi. Mungkin yang menyampaikan itu belum paham filosofinya, tapi ya kita hormati. Tapi insyaallah kepala desa-kepala desa yang lain mendukung," bebernya.
Gugatan ini diajukan oleh Kepala Desa Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Sabiq Muhammad, bersama Yayasan Sajogyo Inti Utama (Sajogyo Institute) dan Koperasi Edukarya Negeri Lestari. Dalam sidang kedua perkara pada Senin, 16 November 2026, para pemohon meminta MK melarang pengalihan beban keuangan program pemerintah ke dana operasional desa. "Biaya dan risiko keuangan penugasan tidak boleh dialihkan kepada Desa melalui pengurangan atau pengalihan Dana Desa, pembebanan pendapatan Desa lainnya, maupun penjaminan dengan keuangan atau aset Desa," ungkap pemohon seperti dikutip dari laman resmi MK.
Kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, menjelaskan bahwa mereka sudah mengurangi jumlah pasal yang digugat. Awalnya ada 15 norma, kini hanya empat. "Yang sebelumnya dari 15 norma memang kami menjadi empat norma saja Yang Mulia terkait dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Desa, lalu Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang HKPD, dan yang terakhir Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkoperasian," kata Dudi yang hadir langsung dalam sidang.
Para pemohon menilai keberadaan KDMP bertentangan dengan UUD 1945. Mereka mendasarkan argumennya pada UU Desa, UU Perkoperasian, dan UU HKPD. Menurut pemohon, norma yang digugat telah mengesampingkan keputusan musyawarah desa. Selain itu, aturan itu juga dianggap mengabaikan kewenangan anggota koperasi dalam menentukan arah usaha. Hal ini, kata mereka, bertentangan dengan kepastian hukum dan prinsip demokrasi ekonomi.
Pemohon berpendapat bahwa musyawarah desa sangat penting. Forum ini memastikan kebijakan pembangunan desa didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi warga, bukan sekadar arahan dari pusat. Pentingnya musyawarah ini tercantum dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU Desa. Di situ disebutkan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan desa menjadi sarana untuk menentukan prioritas, program, dan kebutuhan pembangunan.
Melalui mekanisme itu, masyarakat bisa memutuskan apakah dana desa lebih baik dipakai untuk membangun jalan, memperbaiki irigasi, menyediakan layanan dasar, atau mengembangkan ekonomi lokal. Pemohon menilai, dengan adanya program KDMP, masyarakat justru dipaksa menyetujui dan memusatkan perhatian pada program yang dianggap mendesak itu. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan bahwa pemaksaan pembiayaan KDMP menghilangkan peran warga dalam keputusan pembangunan dan mengabaikan prinsip demokrasi koperasi. Hal ini dinilai bertentangan dengan hak untuk memperjuangkan kepentingan secara kolektif.
Inti dari gugatan ini adalah soal siapa yang berhak menentukan prioritas penggunaan dana desa. Pemerintah pusat punya program prioritas, tapi desa punya mekanisme musyawarah sendiri. Keduanya kini diuji di MK.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
