Hashim: RI Gagal Raup Potensi Penerimaan Rp 1.500 Triliun per Tahun

Jakarta — Anggota Dewan Penasihat Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan pandangan tegas tentang kondisi penerimaan negara. Menurutnya, Indonesia gagal memanfaatkan potensi pendapatan yang mencapai Rp 1.500 triliun setiap tahun. Hal ini terlihat dari rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya berkisar 12 persen.

Angka tersebut tidak berubah sama sekali dalam lebih dari satu dekade. Hashim membandingkan dengan negara tetangga. Kamboja berhasil menaikkan rasionya dari 9 persen menjadi 18 persen. Vietnam bahkan sudah mencapai 23 persen. Indonesia justru stagnan di posisi yang sama sejak 13 tahun lalu.

"Rasio penerimaan kita terhadap PDB sangat rendah. 13 tahun lalu sebesar 12% dari PDB, dan hari ini masih 12% dari PDB," ucap Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13 Oktober 2026).

Hashim tidak ragu menyebut akar persoalannya. Kurangnya kemauan politik untuk melakukan reformasi menjadi penyebab utama. Ia bahkan mengkritik birokrasi yang dinilai kerap menghambat upaya perubahan.

"Jawabannya adalah kemauan politik. Sampai sekarang tidak ada, Pak Juda (Wamenkeu Juda Agung). Saya harus jujur mengatakan ini. Faktanya rasio penerimaan kita rendah karena tidak ada kemauan politik, menurut pendapat saya dan Presiden Prabowo," tegasnya.

Presiden Prabowo sendiri memiliki target yang jelas. Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, rasio penerimaan negara harus naik menjadi 18 persen. Angka itu sama dengan pencapaian Kamboja saat ini.

Hashim kemudian memaparkan perhitungannya. Selisih 6 poin persentase itu bernilai sekitar US$ 90 miliar atau setara Rp 1.500 triliun per tahun. Perhitungan tersebut berdasarkan estimasi PDB Indonesia yang mencapai US$ 1,4 hingga 1,5 triliun.

"Kita kurang mengumpulkan penerimaan sebesar 6% per tahun dari yang seharusnya bisa dikumpulkan. Itu setara Rp 1.500 triliun per tahun yang seharusnya bisa kita kumpulkan sekarang," jelasnya.

Untuk mengejar potensi yang hilang tersebut, pemerintah mulai menerapkan digitalisasi sistem penerimaan negara. Langkah ini diharapkan membuat pemungutan pajak, penerimaan negara, hingga royalti berjalan lebih optimal.

Reformasi perpajakan memang bukan pekerjaan mudah. Butuh keberanian politik yang konsisten, bukan sekadar wacana. Perbandingan dengan Kamboja dan Vietnam menunjukkan bahwa perubahan struktural itu mungkin dilakukan. Pertanyaannya, apakah Indonesia punya tekad yang sama untuk mewujudkannya dalam waktu dekat.