Indonesia Pertegas Target Iklim: Nol Emisi 2060

Dalam forum internasional di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan sikap Indonesia soal perubahan iklim. Acara bertajuk Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk menegaskan arah kebijakan lingkungannya.

Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia telah menyusun target kontribusi nasional yang disebut Nationally Determined Contribution (NDC). Target ini menjadi peta jalan menuju emisi nol bersih pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat jika memungkinkan. Menurutnya, aksi iklim tidak bisa berdiri sendiri. Harus berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, upaya pengentasan kemiskinan, dan penguatan kemampuan masyarakat menghadapi perubahan.

"Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama," kata Jumhur dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan pada Kamis, 24 September 2026.

Ia lalu memaparkan berbagai langkah konkret yang sudah diambil Indonesia di berbagai sektor. Misalnya, mengurangi emisi dari sampah dan metana, mendorong industri untuk beralih ke proses yang lebih ramah lingkungan, membangun sektor industri rendah karbon, serta menerapkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon secara bertanggung jawab. Pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar dan menerapkan program B50—campuran bahan bakar nabati—untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Kendaraan listrik juga menjadi sorotan. Jumhur menekankan bahwa pengembangan kendaraan listrik adalah bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus cara memperkuat nilai tambah di dalam negeri.

"Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata," tegas Jumhur.

Dalam forum yang sama, Indonesia juga membawa tiga topik utama dalam Solution Dialogues. Pertama, soal pembiayaan iklim. Kedua, pembiayaan adaptasi di tengah kondisi overshoot—saat suhu global sudah melewati batas aman. Ketiga, upaya pengurangan emisi metana. Ketiga topik ini, menurut Jumhur, menghubungkan arah transisi dengan kebutuhan pendanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Dalam dialog tentang pembiayaan iklim, Indonesia menekankan satu hal: uang harus mengikuti kebutuhan. Artinya, pendanaan harus selaras dengan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP). Mulai dari penyiapan program, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan di lapangan, transparansi, hingga proses pembelajaran dari setiap kegiatan.

"Hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap penting bagi data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi komunitas," jelas Jumhur.

Indonesia juga mendorong agar mekanisme pendanaan untuk kerugian dan kerusakan—loss and damage—dapat diakses dengan mudah, tepat waktu, dan dalam jumlah yang memadai. Ini penting bagi negara dan masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung perlahan tapi pasti.

Metana menjadi salah satu fokus. Jumhur menyebut pengurangan metana adalah contoh aksi iklim yang dampaknya langsung dirasakan warga. Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, penguatan sistem data dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah bisa menekan emisi sekaligus memperbaiki kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik.

"Metana menyumbang 18,12% dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022," ujarnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menekankan pentingnya adaptasi. Adaptasi tidak bisa dipisahkan dari mitigasi. Untuk mengantisipasi kenaikan permukaan air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Selain itu, pemerintah melindungi dan memulihkan hutan mangrove serta ekosistem pesisir. Tujuannya: menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan di wilayah pesisir.

"Indonesia memandang adaptasi sebagai upaya melindungi pembangunan sebelum risiko iklim berubah menjadi kerusakan yang lebih besar," jelas Jumhur.

Keikutsertaan Indonesia dalam Leaders Dialogue dan tiga Solution Dialogues menunjukkan bahwa isu lingkungan dan iklim bukan sekadar pelengkap dalam agenda pembangunan. Keputusan di bidang energi, industri, investasi, pengelolaan sampah, pendanaan, dan tata kelola pesisir akan menentukan masa depan ketahanan pangan, kesehatan, lapangan kerja, kualitas lingkungan, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko iklim yang kian nyata.

Menjelang Konferensi Para Pihak (COP) ke-31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan yang kredibel dalam pelaksanaan dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance. Indonesia juga menegaskan bahwa multilateralisme harus menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.

"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua," ujar Jumhur.

Secara keseluruhan, posisi Indonesia dalam forum ini menekankan bahwa aksi iklim bukanlah beban. Melainkan bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. Dengan pendekatan yang menekankan keadilan, keterlibatan negara, dan kepentingan rakyat, Indonesia mencoba menunjukkan bahwa transisi energi dan perlindungan lingkungan bisa berjalan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.