Kemenkeu Gunakan AI untuk Awasi Pajak Sawit dan Orang Kaya

Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memanfaatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk memperketat pengawasan pajak di sektor kelapa sawit dan memantau aset para wajib pajak super kaya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman mengungkapkan bahwa Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia. Namun, ada celah yang selama ini dimanfaatkan: deskripsi barang pada faktur pajak elektronik (e-invoice) antar pengusaha sering ditulis dengan bahasa masing-masing pelaku usaha. Akibatnya, sulit bagi petugas pajak untuk memverifikasi transaksi secara manual.

Dengan teknologi machine learning, pemerintah bisa membaca ribuan faktur secara otomatis. Sistem ini mampu memilah jenis barang yang terjual, volume, hingga harga transaksinya. "Jadi, kita pakai machine learning untuk menganalisis faktur pajak dan memilah apa yang dijual, jumlah, dan harganya," ujar Nurkholisoh dalam acara BRITACOF di Jakarta Pusat, Selasa (13 Oktober 2026).

Lebih jauh lagi, teknologi ini memungkinkan Kemenkeu membandingkan laporan penjualan perusahaan dengan data produksi yang dilaporkan. Misalnya, jika sebuah pabrik membeli sejumlah buah sawit, sistem akan menghitung berapa banyak minyak yang seharusnya dihasilkan dari buah tersebut. Angka itu lalu dibandingkan dengan laporan penjualan pabrik. Ketika terjadi ketidakcocokan, petugas pajak langsung mendapat petunjuk awal adanya potensi manipulasi.

"Kemudian kita mengikuti alurnya. Kita tahu berapa banyak buah yang dibeli oleh pabrik, misalnya, dan berapa banyak minyak yang harus dihasilkan oleh buah tersebut. Kita bandingkan ini dengan penjualan dari laporan pabrik, dan ketika angka-angka tersebut tidak cocok, kita memiliki petunjuk yang jelas," bebernya.

Selain sektor sawit, Kemenkeu juga menyasar kelompok wajib pajak orang kaya atau high net worth individuals. Aset kelompok ini sering tersebar di berbagai perusahaan dan instrumen investasi yang rumit, sehingga sulit dilacak satu per satu. Untuk itu, pemerintah membangun sistem pengawasan berbasis dashboard khusus.

"Kita saat ini sedang memasuki tahap akhir untuk menggunakan AI yang dapat membantu kita membaca keterbukaan informasi yang melibatkan individu-individu terkait perusahaan," tambahnya.

Sistem ini juga dirancang untuk mendeteksi aksi korporasi seperti merger, akuisisi, atau penjualan saham. Begitu transaksi terjadi, nilai aset dan kekayaan pada dashboard pengawasan langsung diperbarui secara otomatis. "Sehingga segera, petugas pajak kita akan melihat perubahan kekayaan saat hal itu terjadi, bukan setahun kemudian, bukan dua tahun kemudian," tegasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan pajak di Indonesia bergerak menuju pendekatan berbasis data yang lebih modern. Alih-alih menunggu laporan tahunan, pemerintah kini bisa memantau perubahan kekayaan dan aktivitas usaha secara langsung. Meski teknologinya masih dalam tahap penyempurnaan, arah kebijakan ini jelas: menutup celah penghindaran pajak dengan memanfaatkan data yang sudah tersedia, bukan sekadar menambah aturan baru.