Kemenkop Targetkan 50 Ribu Bendahara Koperasi Tersertifikasi

Kementerian Koperasi menetapkan target ambisius. Sebanyak 50 ribu bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus tersertifikasi pada pertengahan Desember mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan para pengurus koperasi, khususnya yang bertanggung jawab mengelola uang, memiliki kompetensi yang memadai.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menjelaskan bahwa peran bendahara tidak sekadar mencatat uang masuk dan keluar. Lebih dari itu, mereka adalah penjaga kepercayaan anggota. Pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi kunci utama.

"Kita melatih para manajer dan bendahara koperasi secara serentak sehingga kita harapkan sampai dengan pertengahan Desember ini kita sudah bisa melatih dan mensertifikasi kompetensi sekitar 50 ribu bendahara KDKMP," kata Ahmad Zabadi dalam keterangannya, Selasa (10 November 2026).

Zabadi menambahkan, koperasi yang kuat tidak cukup hanya punya lembaga dan modal. Sumber daya manusia yang punya pengetahuan, keterampilan, integritas, dan profesionalisme tinggi juga mutlak diperlukan. Apalagi dalam urusan mengelola keuangan. Karena itu, Kemenkop menggelar pelatihan dan sertifikasi secara besar-besaran untuk para bendahara KDKMP di berbagai daerah.

"Perlu diketahui bahwa kita sudah memulai masa krusial terkait program KDKMP, yaitu operasionalisasi KDKMP, maka kita harus benar-benar menjadikan momentum ini sebagai awal untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar koperasi KDKMP bisa beroperasi dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Zabadi berharap, pelatihan ini tidak berhenti di atas kertas. Ilmu yang didapat harus benar-benar diterapkan di koperasi masing-masing. Bukan sekadar mengejar sertifikat.

Melalui standarisasi kompetensi ini, Kemenkop optimistis KDKMP tidak hanya berdiri secara fisik. Mereka yakin koperasi ini bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang menyejahterakan anggota dan masyarakat luas.

Pernyataan ini disampaikan Zabadi saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP Se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Senin (9 November 2026). Acara itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah.

Wakil Gubernur Banten menambahkan, program KDKMP menjadi ujung tombak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa atau kelurahan di seluruh Indonesia. Melalui program ini, semua potensi dan sumber daya yang ada di desa atau kelurahan bisa dioptimalkan. Tujuannya satu: membangun dan menumbuhkan perekonomian masyarakat secara bersama-sama.

Ia mengapresiasi komitmen pemerintah pusat, terutama Kementerian Koperasi, yang memberi kesempatan bagi pengurus KDKMP di Banten untuk meningkatkan kompetensi. Pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan membuat mereka ahli dalam mengelola koperasi.

"Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan dan kemandirian. (Melalui KDKMP) Ini akan tumbuh lapangan pekerjaan, meningkat pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan kelurahan," katanya.

Program sertifikasi massal ini merupakan langkah lanjutan dari pendirian KDKMP. Setelah koperasi-koperasi itu terbentuk, tantangan berikutnya adalah memastikan pengelolaannya berjalan profesional. Bendahara menjadi garda terdepan karena mengurus uang anggota. Jika pengelolaan keuangan berantakan, kepercayaan anggota akan hilang dan koperasi bisa runtuh. Dengan pelatihan ini, pemerintah berusaha mencegah hal itu terjadi sejak awal.