KKP Hidupkan 14 Ribu Hektar Tambak Tua di Pantura
Gambar atau konten salah?
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana menghidupkan kembali tambak-tambak tua di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Luas total lahan yang akan disentuh mencapai 14.000 hektar. Untuk memulainya, 6.000 hektar di empat kabupaten Jawa Barat—Subang, Karawang, Bekasi, dan Indramayu—akan menjadi prioritas.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan, fokus utama program ini adalah memulihkan tambak yang selama ini mangkrak. Lahan-lahan yang tidak produktif itu akan diubah. Pola pengelolaan tambak milik masyarakat pun akan bertransformasi. Dari yang tadinya tradisional, perlahan menuju sistem yang lebih modern.
"Kita bertahap melakukan kegiatan tahap awal yaitu 6.000 di Subang, di Karawang, Bekasi, dan Indramayu. Dengan empat ini kita lakukan revitalisasi tambak-tambak di Pantura," ujar Didit dalam Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-13 tahun 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu, 22 November 2026.
Bukan cuma tambak. KKP juga punya program lain untuk menaikkan pendapatan nelayan. Salah satunya dengan memodernisasi kapal-kapal ikan. Didit menyebut program ini sudah berjalan. Tahun depan, targetnya, jumlah kapal yang dimodernisasi bisa ditambah secara bertahap.
"Ini sudah berproses, sudah berjalan, dan insya allah tahun ini, tahun depan itu sudah akan menambah proses pelaksanaan kegiatan pembangunan kapal-kapal yang ada kaitannya dengan kapal kayu kita rubah sedikit demi sedikit menjadi kapal-kapal yang lebih modern," imbuh ia.
Ada alasan lain di balik modernisasi kapal. Didit bilang, ini juga untuk memastikan produk perikanan Indonesia punya ketertelusuran (traceability) yang jelas. Dari hulu ke hilir. Dengan begitu, mutu ikan terjaga. Harganya di dalam negeri bisa lebih terjangkau. Dan yang tak kalah penting, produk kita bisa memenuhi syarat ketat pasar ekspor.
"Sekaligus menjawab tantangan ke depan bahwa penangkapan ikan di Indonesia sudah traceable. Sudah traceable atau sudah dilakukan kegiatan penanganan secara modern mulai dari penangkapan sampai nanti pelaksanaan kegiatan delivery melakukan kegiatan ekspor," tambah ia.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat memaparkan target ambisius dari program revitalisasi tambak Pantura. Proyek ini ditaksir mampu memproduksi sekitar 800 ribu ton ikan per tahun. Dari angka itu, masing-masing kabupaten di Jawa Barat ditargetkan menghasilkan 100 ribu hingga 350 ribu ton ikan per tahun.
"Program ini diproyeksikan menghasilkan sekitar 800.000 ton produksi per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp 20 triliun, menyerap sekitar 83.000 tenaga kerja," kata Sakti dalam pemaparannya pada peringatan Hari Mangrove Sedunia di Tahura Denpasar, Bali, Minggu, 26 Juli 2026.
Angka-angka itu memang terdengar besar. Tapi yang jelas, pemerintah sedang mencoba dua hal sekaligus: menghidupkan kembali tambak yang mati dan membuat armada nelayan lebih modern. Keduanya diharapkan bisa saling mendukung. Tambak yang produktif butuh kapal yang mumpuni untuk distribusi. Kapal modern butuh pasokan ikan yang terjamin. Semua itu, pada akhirnya, bermuara pada satu hal: pendapatan nelayan yang lebih baik.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Berita Terbaru
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Indonesia Target Jadi Pemimpin Panas Bumi Global 2030
OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar
