Kopdes Merah Putih Mulai Bayar Utang September 2026

Pemerintah memastikan setiap gerai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mendapat modal pinjaman hingga Rp 3 miliar. Sumber dananya berasal dari fasilitas kredit bank pelat merah atau bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan Kopdes akan mulai membayar utang kepada bank BUMN pada September 2026. Jatuh tempo pertama utang tersebut jatuh pada bulan yang sama. Artinya, angsuran kredit akan dimulai pada September.

"Nanti September akan jatuh tempo pertama ya, untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara, kan selama ini pinjam," kata Zulhas usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Sebelum angsuran dibayarkan, ada proses verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP). Jika hasil pemeriksaan selesai dan tidak ditemukan masalah, Zulhas akan melapor ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang Kopdes.

Pembayaran angsuran kredit Kopdes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tepatnya dari anggaran Dana Desa.

"Setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," ujar Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memperingatkan soal modal Rp 3 miliar untuk Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, dana itu tidak hanya untuk membangun infrastruktur koperasi, tetapi juga untuk biaya operasional.

Modal Rp 3 miliar per koperasi didapat dari pinjaman pemerintah ke Himbara, yaitu kumpulan bank-bank BUMN. Purbaya menekankan uang Rp 3 miliar harus bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur sekaligus operasional.

Baginya, uang sebesar itu adalah modal yang sangat besar untuk membangun satu gerai koperasi. Seharusnya uang tersebut tidak habis hanya untuk konstruksi gerai.

"Harusnya itu nggak (hanya pembangunan), ada juga sedikit untuk operasional. Nanti kan itu kan pinjam bank cukup banyak, ambil uang cukup banyak di bank, saya tergantung mereka. Tapi untuk saya sih kelihatannya modalnya cukup karena ambil dari bank aja cukup besar, ada sebagian yang belum dipakai sekarang jadi harusnya untuk operasional tambahan kalau diperlukan bisa mereka," jelas Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 16 Juli 2026.

Dengan skema ini, pemerintah mengandalkan pinjaman perbankan untuk menghidupkan koperasi desa. Cicilan utang baru akan dimulai lebih dari setahun setelah dana cair, dan pembayarannya ditanggung APBN melalui Dana Desa. Proses verifikasi BPKP menjadi pintu gerbang sebelum uang negara bisa dipakai untuk membayar bank.