Lahan Sawah Tersisa 4% untuk Alih Fungsi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa lahan kosong yang tersisa dari Lahan Baku Sawah (LBS) di luar kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hanya sekitar 4 persen secara nasional. Angka itu setara dengan kurang lebih 300.000 hektare.

Nusron menjelaskan, progres penetapan LBS menjadi LP2B secara nasional sudah mencapai 87,98 persen. Jumlah itu setara dengan 6,46 juta hektare dari total 7,34 juta hektare LBS. Artinya, masih ada sekitar 12 hingga 13 persen dari total LBS yang belum ditetapkan.

Setelah dilakukan verifikasi ulang, Nusron menemukan bahwa sekitar 8 persen dari sisa lahan tersebut ternyata sudah memiliki izin pembangunan untuk keperluan non-pertanian sejak lama. Izin-izin itu sudah terlanjur diterbitkan.

"Sehingga praktis lahan kosong LBS, non-LP2B yang available untuk alih fungsi, itu hanya tinggal 4% dari 7,4 juta hektar. Berarti sekitar hanya tinggal 300.000 hektare. Yang lain udah ngunci nggak bisa," kata Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.

Dengan sisa lahan yang bisa dialihfungsikan hanya sebanyak itu, Nusron menegaskan tidak ingin proses alih fungsi dilakukan secara sembarangan. Saat ini, pihaknya sedang menyusun Peraturan Menteri ATR/BPN untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah ke pemanfaatan non-pertanian.

"Nah, kami supaya yang 4% ini tidak dalam tanda petik tidak ugal-ugalan, mohon mandat pada rapat ini, kami sedang menyusun Permen, apa saja yang diperbolehkan memakai 4% itu," ujar Nusron.

Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan untuk alih fungsi terbatas pada LBS non-LP2B. Pertama, untuk kepentingan umum. Misalnya sarana prasarana umum seperti terminal, bandara, jalan, sekolah, hingga pesantren.

Namun, Nusron menegaskan bahwa alih fungsi lahan untuk perumahan hanya diberikan kepada perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bukan untuk perumahan komersial yang elit.

"Kalau rumah, mungkin hanya khusus MBR. Perumahan komersial elit tidak boleh. Mohon izin, Pak Dirjen Tata Ruang, yakan hanya khusus MBR misal, hanya tinggal 4%, 300.000 nasional ini. Ini yang sedang kita usulkan," jelas Nusron.

Ketiga, alih fungsi lahan diperbolehkan untuk keterlanjuran perizinan yang sudah diterbitkan oleh KKPR Pusat dan Daerah. Nusron membeberkan bahwa wilayah Tangerang adalah yang paling banyak menerbitkan izin alih fungsi lahan untuk non-pertanian.

"Paling banyak mana? Tangerang. Tangerang itu yang sudah keterlanjuran izin terbit ada sekitar 16.000 hektar. Ya kan, belum ada alih fungsi, izinnya sudah terbit. Ya saya nggak tahu hamba Allahnya siapa itu," terang Nusron.

Keempat, alih fungsi diperbolehkan untuk proyek strategis nasional. Kelima, untuk kepentingan lain dengan persetujuan Menteri ATR/Kepala BPN.

"Nah ini kepentingan lain misal sekolah rakyat, dan sebagainya itu. Nah di situ ini. Ini tinggal, Pak Menteri Pertanian, yang 13% itu tinggal 4% karena yang lain masuk di keterlanjuran," jelas Nusron.

Dari total 7,34 juta hektare LBS, hampir 88 persennya sudah dikunci sebagai LP2B. Artinya lahan itu tidak bisa lagi digunakan untuk pembangunan. Sisa yang bisa dialihfungsikan sangat terbatas. Pemerintah kini tengah merumuskan aturan ketat agar sisa lahan yang hanya 300.000 hektare itu tidak digunakan secara sembarangan. Prioritas utama tetap untuk kepentingan umum dan perumahan rakyat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Tangerang mencatatkan izin alih fungsi terbanyak yang sudah terlanjur terbit, mencapai 16.000 hektare.