Logistik Indonesia Merosot, Aturan Baru Jadi Momentum

Indonesia masih tertinggal dari negara-negara ASEAN lain di bidang logistik. Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam terus membangun infrastruktur, mempermudah perdagangan, dan menyatukan layanan logistik mereka. Sementara Indonesia, berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) Bank Dunia 2023, cuma berada di peringkat 63 dengan skor 3,0. Peringkat ini turun dari posisi 46 dengan skor 3,18 pada 2018.

Yukki Nugrahawan Hanafi, Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), melihat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai peluang untuk membenahi sektor ini. Tapi menurutnya, aturan itu baru akan berhasil kalau dijalankan secara konsisten, ada koordinasi lintas sektor, dan dunia usaha dilibatkan.

"Perpres 41 Tahun 2026 merupakan momentum transformasi untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, tangguh, dan terintegrasi. Kita tidak cukup hanya membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, atau kawasan industri. Infrastruktur tersebut perlu didukung oleh regulasi yang selaras, proses layanan yang sederhana, dan pemanfaatan teknologi, serta keterhubungan antar pelaku dalam sebuah ekosistem rantai pasok," kata Yukki dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2026.

Yukki bilang persaingan logistik sekarang bukan cuma antarperusahaan. Tapi sudah menjadi persaingan antarekologi bisnis dan antarnegara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional, kata dia, pasti akan melihat kepastian, biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok sebelum memutuskan negara tujuan investasi.

"Kita harus menyadari bahwa persaingan logistik saat ini bukan lagi sekadar persaingan antar-perusahaan, tetapi persaingan antar-ekosistem dan antar-negara. Investor global dan pelaku perdagangan internasional akan memilih negara yang mampu memberikan kepastian, efisiensi biaya, kecepatan pelayanan, dan keandalan rantai pasok," jelas Yukki.

Yukki menyebut lima hal yang perlu dibenahi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan Perpres Penguatan Logistik Nasional.

1. Memperkuat koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pembagian tugas, target, dan mekanisme evaluasi harus diperjelas supaya kebijakan berjalan terarah.
2. Menyelaraskan regulasi dan prosedur di semua simpul logistik: pelabuhan, bandara, kepabeanan, pergudangan, sampai transportasi darat. Ini penting untuk menghindari proses berulang dan biaya yang tidak perlu. Pelabuhan seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Patimban, Makassar, Belawan, dan Batam juga harus terhubung dengan simpul logistik lainnya.
3. Mempercepat integrasi data dan digitalisasi layanan logistik lewat penyelarasan sistem dan standar data. Dengan begitu, pengiriman barang bisa dilacak dari hulu ke hilir.
4. Memperkuat konektivitas multimoda dan konsolidasi muatan. Akses dari dan ke pusat produksi, kawasan industri, dan wilayah Indonesia Timur perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan arus muatan atau imbalance cargo.
5. Melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam penyusunan standar, uji coba implementasi, dan evaluasi kebijakan. Supaya aturan sesuai dengan kebutuhan operasional industri.

Yukki juga menekankan keberhasilan kebijakan logistik harus diukur dari dampaknya terhadap industri. Indikatornya antara lain perubahan biaya logistik, waktu tempuh, ketepatan pengiriman, keterlacakan barang, dan kualitas layanan.

"Dunia usaha siap menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan agenda ini. Dengan kolaborasi yang konsisten, kebijakan yang memberikan kepastian, serta evaluasi berbasis kinerja, penguatan logistik nasional dapat memberi manfaat nyata bagi industri, UMKM, dan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah rantai pasok yang lebih kompetitif dan merata, sehingga produk Indonesia semakin mampu bersaing di pasar global," tutup Yukki.

Perpres 41 Tahun 2026 memang jadi momentum. Tapi tanpa koordinasi yang kuat dan keterlibatan pelaku usaha, aturan ini bisa jadi dokumen tanpa dampak. Turunnya peringkat Indonesia di LPI Bank Dunia dari 46 ke 63 dalam lima tahun menunjukkan ada masalah struktural yang perlu dibenahi. Bukan cuma infrastruktur fisik, tapi juga regulasi dan digitalisasi. Kalau lima hal yang disebut Yukki bisa dijalankan, bukan tidak mungkin peringkat Indonesia bisa naik lagi.