Menkeu: Geopolitik Panas, APBN Jadi Bantalan

Menteri Keuangan Suahasil Nazara angkat bicara soal situasi geopolitik global yang sedang memanas. Salah satu yang disorot adalah ambisi Amerika Serikat yang disebutnya ingin menguasai Selat Hormuz dan melakukan serangan ke negara lain. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada Kamis, 08 Oktober 2026.

Menurut Suahasil, perkembangan politik antarnegara ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan fiskal Indonesia. Ketegangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Eropa, ikut mempengaruhi perdagangan internasional dan harga komoditas global. "Nah, yang seru hari-hari ini adalah dunia kita ini lagi seru geopolitik. Amerika punya tujuannya sendiri ingin menguasai Selat Hormuz, menyerang negara lain. Di belahan dunia yang lain juga melihat di Eropa juga masih terus terjadi ketegangan," ujarnya.

Suahasil menjelaskan, ketegangan geopolitik ini mendorong fragmentasi perdagangan dunia. Artinya, perdagangan antarnegara mulai terpecah-pecah. Kondisi ini harus diwaspadai karena semua negara masih saling bergantung pada barang dan jasa dari negara lain. Tidak ada negara yang benar-benar bisa mandiri sepenuhnya.

Meskipun tekanan ekonomi global cukup berat, Suahasil menilai kondisi perekonomian dan fiskal Indonesia masih relatif kuat. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,29%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara G20 lainnya, kecuali India yang mencatat pertumbuhan lebih tinggi. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia berada di sekitar 3,28%.

Di sisi lain, Indonesia terus berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Namun, ketergantungan pada perdagangan internasional membuat perekonomian nasional tetap terpengaruh oleh perubahan harga barang dan jasa di pasar global. Salah satu contoh nyata adalah kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.

Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi. Tujuannya agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu. Tapi keputusan ini punya konsekuensi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selisih harga akibat kenaikan harga minyak dunia harus ditanggung pemerintah melalui anggaran subsidi.

"Yang menanggung adalah orang yang bayar pajak, yang membayar pendapatan negara. Pendapatan negara dipakai untuk menutup selisih subsidi tersebut. Jadi sebenarnya kita saling bergotong-royong, tapi melalui APBN. Ini yang menjadi tugas dari APBN supaya kita terus lakukan," tutup Suahasil.

Kondisi geopolitik global yang tidak stabil memang menjadi tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia. Fragmentasi perdagangan dan fluktuasi harga komoditas adalah risiko yang harus dihadapi. Pemerintah mengandalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas, termasuk dengan mempertahankan subsidi BBM. Ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak bisa lepas dari dinamika politik dan keamanan dunia.