Menteri Keuangan Cek Penumpukan Kontainer Tanjung Priok

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung ke Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara untuk memeriksa laporan tertahan ribuan kontainer. Menurut data, ada 3.000 dokumen yang terkait dengan 3.100 kontainer yang terhenti di kawasan tersebut.

Pengusaha mengeluhkan potensi gangguan pasokan bahan baku industri. Purbaya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama mengunjungi PT Graha, perusahaan penyedia fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). “Jadi, saya ke sini hari ini untuk mengetahui dan menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time,” kata Purbaya di Jakarta Utara, Sabtu, 6 Juni 2026.

Purbaya menjelaskan bahwa proses perbaikan sudah berjalan. Jumlah dokumen menumpuk kini turun dari sekitar 3.000 menjadi 2.500. Ia menegaskan perlunya percepatan agar antrean kembali ke level normal. “Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini,” jelas Purbaya.

Menurutnya, penumpukan kontainer diduga disebabkan lonjakan impor pada April 2026. Meski menilai hal ini positif, pemerintah harus memastikan arus barang tidak berubah menjadi hambatan logistik. “Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi, kalau itu sih bagus tapi kita harus siap nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kita maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang disini, kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, Banten,” terang Purbaya.

Selama kunjungan, Purbaya memeriksa proses pemeriksaan fisik barang impor. Ia membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isi barang yang sesuai dengan dokumen. “Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana yang numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer, sejenis itu lah. Yang itu bukan menumpuk, saya nggak tahu itu yang numpuk apa nggak,” bebernya.

Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa nilai barang tetap akan diperiksa lebih lanjut untuk mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari sebenarnya. Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengawasan.

Purbaya menemukan barang impor yang sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi namun tidak segera diambil. Ia menduga sebagian importir sengaja membiarkan barangnya berada di pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan menyewa gudang. “Ada satu lagi masalah bahwa barang yang sudah clear segala macem itu tidak diambil oleh importir dan ditumpuk di sini selama berbulan bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini,” ungkap dia.

Menanggapi hal ini, Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi regulasi yang ada dan mempertimbangkan penerapan sanksi yang lebih tegas. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak langsung membebani seluruh importir. “Saya minta tadi Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini,” tutur Purbaya.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menurunkan antrian kontainer dan memastikan pasokan bahan baku industri tetap lancar. Kontainer yang tertahan selama berbulan-bulan dapat memengaruhi biaya produksi dan harga barang akhir. Oleh karena itu, penegakan regulasi dan peningkatan personel di pelabuhan menjadi prioritas utama.

Keputusan untuk menggunakan AI diharapkan mempercepat proses verifikasi nilai impor, mengurangi risiko manipulasi, dan meminimalkan biaya operasional. Sementara itu, penambahan personel 24/7 diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu bagi pengusaha yang mengirimkan barang.

Situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi antara lembaga keuangan, bea cukai, dan pelabuhan. Tanpa koordinasi yang baik, lonjakan impor dapat menimbulkan bottleneck yang berdampak pada rantai pasok industri nasional. Dengan tindakan cepat dan kebijakan yang tepat, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan efisiensi logistik.