Moratorium Sertifikat Tanah Picu Protes Pengembang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui bahwa dirinya sempat mendapat protes dari para pengembang properti. Protes ini muncul karena ia menghentikan sementara layanan sertifikat tanah di beberapa daerah. Penghentian sementara atau moratorium ini diterapkan untuk wilayah-wilayah yang belum memenuhi target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebesar 87 persen.

"Selama ini, Pak, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi, kalau LP2B-nya kurang dari 87%, kami melakukan setop sementara pelayanan sertifikat tanah tersebut di lokasi tersebut. Ini kejam kami. Ini demi kalau kayak gini nggak jalan," ujar Nusron saat rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

Nusron menjelaskan bahwa kebijakan moratorium sementara ini mulai berlaku pada 22 September 2025. Tujuannya adalah untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Protes keras datang dari sejumlah asosiasi pengembang properti. Beberapa di antaranya adalah Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), serta Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA).

"Kami melakukan moratorium itu pada tanggal 22 September tahun 2025. Sekarang tanggal 11 November, berarti 14 bulan kurang 11 hari, kami melakukan moratorium. Saya mandekkan pelayanan di situ sehingga dampaknya kami didemo berkali-kali oleh Menteri PKP sama asosiasi, baik REI maupun APERSI, HIMPERRA, sering datang ke kantor dan kami belum lakukan," beber Nusron.

Kebijakan pengetatan layanan ini, menurut Nusron, didasarkan pada penegakan aturan perlindungan lahan. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dalam undang-undang itu, tidak disebutkan angka persentase yang spesifik. Aturan hanya merujuk pada LP2B yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain itu, ada juga Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 dan Perpres Nomor 4 Tahun 2026. Kedua perpres itu menetapkan target nasional minimal sebesar 87 persen. Namun, aturan tersebut tidak merinci target per daerah secara kaku. Yang terpenting adalah target nasional secara keseluruhan berhasil diamankan.

Karena itu, Nusron meminta agar pemerintah menyepakati pembukaan kembali layanan pertanahan. Khususnya bagi wilayah yang belum memenuhi target 87 persen LP2B. "Nah karena itu kami minta izin pada rapat ini mohon diputuskan bersama, apakah diperbolehkan, karena tiga provinsi ini sudah, secara nasional sudah memenuhi angka 87%, meskipun 3 provinsi ini dan 12 kabupaten ini tidak mencapai angka tersebut, apakah pelayanan pertanahannya boleh kami lakukan lagi di lokasi tersebut, yang tidak LP2B tentunya," beber Nusron.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta agar layanan sertifikat tanah segera dibuka. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga ketenangan situasi di masyarakat. "Catatannya yang 3 provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi. Pelayanan sudah [moratorium dicabut]. Kalau enggak, kan gimana? Pelayanan berhenti kan orang ngamuk," imbuh Zulhas.

Kebijakan ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk melindungi lahan pertanian produktif. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menghambat layanan administrasi pertanahan yang dibutuhkan masyarakat dan pengembang. Pemerintah kini mencari titik tengah antara menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan layanan publik.