OJK: Dana Pesangon Wajib Disetor ke Negara 2027
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara soal aturan baru yang mewajibkan perusahaan menyetor dana cadangan pesangon ke pemerintah. Aturan ini tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Masa transisi diberikan selama satu tahun. Targetnya, kebijakan ini mulai berlaku pada awal tahun 2027.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan situasi saat ini. Dana cadangan pesangon masih disimpan oleh perusahaan masing-masing. Uang itu tidak dikeluarkan, hanya dicatat sebagai kewajiban di pembukuan. Ada juga perusahaan yang menitipkan dana tersebut ke program dana pensiun, seperti DPLK atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengubah mekanisme itu. Nantinya, dana pesangon akan dikelola oleh lembaga khusus. Lembaga ini akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Ogi menyampaikan pandangannya dalam acara diskusi bersama wartawan di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 17 November 2026. Menurut dia, dana cadangan pesangon sebaiknya masuk dalam kelompok dana pensiun. Pengelolanya pun harus penyelenggara program pensiun.
"Apakah itu BPJSTK, apakah itu di DPLK, ataukah itu di lembaga khusus yang dibentuk khusus menyelenggarakan menghimpun dana cadangan pensiun. Intinya harus tetap dana pensiun, karena dana pensiun itu dapat insentif pajak berbeda dengan dana-dana biasa," kata Ogi.
Dia menambahkan, jika dana cadangan ini tidak masuk ke program pensiun, maka akan bermasalah. "Dana cadangan ini, kalau dia bukan masuk ke program pensiun, ya bukan kerja sama lah, kempes. Karena dana cadangan pesangon yang ada di DPLK akan keluar," sambungnya.
Ogi kembali menegaskan, dana cadangan pesangon (DCP) sebaiknya dikategorikan sebagai program dana pensiun. Soal siapa penyelenggaranya, bisa siapa saja. Namun, tetap harus penyelenggara dana pensiun. "Kalau pemerintah mau bentuk baru silakan, tapi itu adalah penyelenggara dana pensiun," tuturnya.
Ia menambahkan, berbagai hal teknis sudah dibahas. Mulai dari program penjaminan polis, iuran awal, iuran berkala, hingga apa saja yang dijamin. Namun, Ogi meminta masyarakat bersabar menunggu PP terbit. "PP-nya sebentar lagi keluar, itu akan jelas. Nanti ada waktu sekitar enam bulan POJK-nya akan keluar. Salah satu kriteria RBC, RBC salah satu syarat untuk mengikuti program penjaminan polis," jelas Ogi.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, sebelumnya menjelaskan konsep pengelolaan dana ini. Mekanismenya berbeda dengan dana yang dikelola Dana Pensiun (Dapen) atau DPLK milik perusahaan masing-masing. Perusahaan punya waktu satu tahun untuk mendata jumlah pekerja dan dana pesangon. Setelah itu, dana harus disetorkan pada Oktober 2027.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelas Indah.
Ketentuan lebih lanjut masih menunggu aturan pelaksana berupa PP. Proses penyusunannya akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik. Para pemangku kepentingan ketenagakerjaan akan dilibatkan. "Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," kata Indah.
Aturan baru ini mengubah cara perusahaan selama ini mengelola dana pesangon. Tadinya dana hanya dicatat atau dititipkan di DPLK. Ke depan, dana harus disetor ke lembaga khusus. Perusahaan punya waktu hingga Oktober 2027 untuk mempersiapkan semuanya. Detail teknis masih menunggu PP dan POJK yang akan terbit dalam waktu dekat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
