OJK Percepat Program Penjaminan Polis, Target 2028
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat pelaksanaan Program Penjaminan Polis (PPP). Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat pada Januari 2028. Langkah percepatan ini ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) antara OJK dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Juklak ini mengatur pertukaran data, informasi, dan dokumen antara kedua lembaga.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyatakan bahwa penandatanganan Juklak merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi PPP. Program ini diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ogi berharap program ini dapat memperkuat perlindungan terhadap pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Selasa, 17 November 2026.
PPP dirancang untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, dan peserta jika perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Program ini juga diharapkan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Menurut Ogi, keberhasilan PPP sangat bergantung pada kesiapan tahap awal. Kesiapan itu mencakup penetapan kepesertaan, keakuratan data, dan koordinasi antarlembaga.
PPP merupakan bagian dari upaya memperkuat industri perasuransian yang telah berjalan dari sisi permodalan, tata kelola, hingga manajemen risiko. Ogi menekankan bahwa pertukaran data menjadi bagian penting dalam persiapan PPP. Pertukaran data akan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, berbagai status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.
Pertukaran data dilakukan secara dua arah. Baik dari OJK kepada LPS maupun sebaliknya. Juklak ini juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Selain itu, Juklak mengatur jenis data yang dipertukarkan, periode dan batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan. Jika ada hal yang belum diatur, kedua lembaga dapat menyepakatinya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS. Proses pertukaran data akan mengutamakan penggunaan sarana yang efisien. Tujuannya agar tidak menambah beban pelaporan bagi industri asuransi.
Ogi menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pelaksanaan setelah penandatanganan. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif. Oleh karena itu, kerahasiaan, keamanan, dan kualitas data harus dijaga bersama.
Program Penjaminan Polis merupakan amanat Undang-Undang P2SK yang bertujuan melindungi pemegang polis jika perusahaan asuransi gagal. Keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan data dan koordinasi antarlembaga seperti OJK dan LPS.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
