OJK Sanksi 10 Kasus Pasar Modal, Kembalikan Rp23,77 Miliar
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengumumkan penanganan terhadap sepuluh perkara pelanggaran di sektor Pasar Modal. Berbagai pelanggaran terungkap, mulai dari praktik manipulasi jual-beli saham, tidak dipenuhinya kewajiban keterbukaan informasi, pelaporan keuangan yang bermasalah, hingga pelanggaran aturan terkait transaksi material dan afiliasi. Tak ketinggalan, ada pula kasus ketidakpatuhan dalam pengalihan saham.
OJK menjatuhkan sanksi yang beragam. Mulai dari larangan total untuk beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), penutupan paksa rekening efek, denda administratif, hingga perintah untuk memenuhi kewajiban tertentu. Dari sepuluh kasus ini, tiga di antaranya berkaitan langsung dengan manipulasi saham. Para pelaku di ketiga kasus itu diperintahkan untuk mengembalikan keuntungan yang mereka peroleh secara tidak sah. Total nilai yang harus dikembalikan mencapai Rp 23,77 miliar.
Selain perintah pengembalian, OJK juga menjatuhkan sanksi denda senilai total Rp 3,71 miliar. Penting untuk dicatat, angka keuntungan tidak sah yang wajib dikembalikan itu adalah jumlah yang diperintahkan oleh OJK. Bukan berarti uang tersebut sudah benar-benar dikembalikan oleh para pelanggar.
Dalam siaran persnya pada Sabtu, 21 November 2026, OJK menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai dengan karakteristiknya, tingkat keseriusan, dampak yang ditimbulkan, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Penegakan hukum tidak hanya berhenti pada denda administratif. Ada juga perintah pengembalian keuntungan, pembatasan kegiatan, penutupan rekening efek, dan perintah pemenuhan kewajiban.
OJK menekankan tidak akan menoleransi praktik manipulasi perdagangan saham. Praktik ini dinilai menciptakan gambaran palsu atau menyesatkan tentang aktivitas perdagangan. Akibatnya, pembentukan harga saham yang wajar menjadi terganggu dan kepercayaan investor terhadap integritas pasar bisa terkikis.
Lebih lanjut, OJK mengingatkan emiten dan para pengurus perusahaan untuk selalu menyampaikan informasi secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Mereka juga wajib mematuhi aturan tentang transaksi material, transaksi afiliasi, pelaporan keuangan, dan kewajiban lainnya.
Berikut rincian lengkap kesepuluh kasus pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan OJK:
- Manipulasi Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI)
Hasil pemeriksaan OJK menemukan pelanggaran transaksi pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Pelanggaran ini dilakukan oleh korporasi PT Sakti Maju Berdikari (SMB), Teddi Budiman (Direktur SMB dan pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek), serta Hermanto (pihak yang memiliki akses ke rekening bank SMB) dan Indra S (adik Hermanto). Pola transaksi saham yang dilakukan bertujuan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan tentang aktivitas perdagangan.
OJK menetapkan telah terjadi manipulasi pasar pada transaksi saham HOMI. Pola transaksi ini melibatkan 15 rekening efek nasabah yang terindikasi terkait dengan aktivitas perdagangan tersebut. Akibatnya, transaksi tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya. Keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp 6.893.961.022.
OJK pun memerintahkan SMB, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S untuk mengembalikan keuntungan tersebut. Teddi Budiman juga mendapat sanksi larangan berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun. Hermanto dijatuhi sanksi larangan yang sama, tetapi selama 10 tahun. Sementara Indra S dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama tiga tahun. OJK juga memerintahkan 15 perusahaan efek untuk menutup rekening 15 investor yang terlibat.
- Manipulasi Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF)
Pemeriksaan transaksi saham SAMF pada 4-19 Mei 2021 mengungkap pelanggaran oleh JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur (SBM), Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat. Pola transaksi yang ditemukan bertujuan menciptakan gambaran semu tentang aktivitas perdagangan saham SAMF.
OJK juga menemukan bahwa Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat melakukan transaksi dari alamat yang sama, yaitu di PT Bintang Pagi Kapital. Ada pula keterkaitan antara JK Kristiyono dan SBM dengan SAMF. JK Kristiyono adalah Direktur PT Saraswanti Indo Genetech, perusahaan afiliasi SAMF. Sementara itu, Direksi SBM, Mariyati dan Hariyanto, ternyata adalah pegawai SAMF.
OJK memerintahkan JK Kristiyono dan SBM untuk mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 10.836.819.367. Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat juga diperintahkan mengembalikan keuntungan tidak sah sebesar Rp 1.717.032.907.
JK Kristiyono, SBM, Andre Parlindungan, dan Muhamad Yusuf Riang Hepat dilarang berkegiatan di sektor PMDK selama lima tahun. Rudi Riang Hepat dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat mendapat larangan yang sama, tetapi selama 10 tahun.
- Manipulasi Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM)
Kasus serupa juga ditemukan pada transaksi saham SMDM periode 6 September hingga 18 Oktober 2022. Pelanggaran dilakukan bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto. OJK menemukan bahwa Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Helin Liu, Santi, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto melakukan transaksi saham SMDM saat mengikuti Kompetisi HOTS Championship Season 9 dan Season 10 yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Dari aktivitas manipulasi ini, OJK menghitung keuntungan tidak sah yang diperoleh para pihak mencapai Rp 4.322.722.400. Mereka juga dikenakan sanksi larangan berkegiatan di pasar modal selama lima tahun dan tiga tahun.
- Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)
OJK menemukan bahwa TECH beserta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi pada 2022, yaitu Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha, melanggar sejumlah ketentuan. TECH tidak menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan tidak mengumumkannya kepada masyarakat. Informasi tersebut juga tidak dicantumkan dalam Laporan Tahunan TECH Tahun 2022.
Informasi material yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 5937/Pid.Sus/2022 tertanggal 28 November 2022. Putusan ini berkaitan dengan perkara hukum yang melibatkan Sean William Henley, yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama TECH. OJK menjatuhkan sanksi denda dengan nilai total Rp 690 juta kepada para pelanggar.
- Pelanggaran Ketentuan Transaksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG)
OJK menyatakan KBAG melanggar ketentuan karena tidak menjalankan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan. Atas pelanggaran ini, perseroan dikenai sanksi denda administratif sebesar Rp 800 juta.
Dua direksi KBAG, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dinyatakan melanggar. Mereka dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, sehingga menyebabkan pelanggaran. Keduanya dikenakan denda secara tanggung renteng dengan total Rp 400 juta.
- Pelanggaran Pengalihan Saham Treasury ISSP
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) terbukti melanggar ketentuan. Perusahaan ini belum melakukan pengalihan 114.068.100 saham treasuri hingga batas waktu 04 April 2025. ISSP dikenai denda Rp 550 juta. Perusahaan juga diperintahkan untuk mengalihkan saham hasil pembelian kembali periode 21 September hingga 23 November 2015 sejumlah 114.068.100 saham dalam jangka waktu 6 bulan sejak 12 Oktober 2026.
- Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera. OJK menjatuhkan denda kepada GOOD sebesar Rp 325 juta.
- Pelanggaran Pengalihan Saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) juga terbukti melanggar ketentuan pengalihan saham. Pelanggaran ini terkait saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (d.h. PT Holcim Indonesia Tbk/SMCB) hasil penawaran tender wajib. Saham yang harus dialihkan paling sedikit 2,62% dari modal disetor SMCB atau sekitar 236.738.922 saham. Batas waktu pengalihan adalah paling lama 2 tahun sejak selesainya tender pada 22 April 2019, yaitu 22 April 2021.
SMGR diperintahkan untuk mengalihkan kembali saham SMCB tersebut kepada masyarakat dengan jumlah yang sama, paling lambat 31 Desember 2026. SMGR juga didenda Rp 550 juta atas pelanggaran ini.
- Pelanggaran Transaksi Afiliasi PT Mark Dynamics Indonesia Tbk
PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) terbukti melanggar ketentuan karena tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo. MARK dikenai denda sebesar Rp 75 juta.
- Pelanggaran Laporan Keuangan PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU)
OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 300 juta kepada AKKU. Pelanggarannya cukup kompleks. Pertama, AKKU menyajikan pos penerimaan dari pihak berelasi sebesar Rp 30.539.592.781 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan secara neto. Caranya dengan menggabungkan pembayaran dan penerimaan, serta menggabungkan mutasi terkait pencatatan piutang dan utang pihak berelasi jangka panjang. AKKU juga menyajikan pos pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 761.895.560 pada Laporan Arus Kas Aktivitas Pendanaan, yang seharusnya disajikan pada Laporan Arus Kas Aktivitas Investasi.
Kedua, AKKU melanggar Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) per 30 Juni 2020. Saldo piutang pihak berelasi tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Saldo utang kepada PT GBI tidak dicatat sebagai utang pihak ketiga, melainkan sebagai utang pihak berelasi.
Ketiga, AKKU tidak mengeliminasi penyajian setoran modal dari PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk ke entitas anak pada Laporan Arus Kas di Laporan Keuangan Tahunan (LKT) per 31 Desember 2020. Perusahaan juga tidak melaporkan transaksi setoran modal ke PT PNH kepada OJK paling lambat akhir hari kerja ke-2 setelah terjadinya transaksi afiliasi.
Keempat, AKKU tidak mengungkapkan informasi yang memadai mengenai aktivitas pendanaan nonkas. Termasuk pengakuan pendapatan diterima di muka dan pelunasan utang bank dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020. Ada pula ketidaksesuaian antara pos Beban Keuangan dan Pos Lain-Lain Bersih dalam laporan laba rugi dengan penjelasan masing-masing pos dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
Kelima, perseroan tidak mengumumkan kepada publik perjanjian utang dengan PT EMAS. AKKU juga tidak menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukung, termasuk laporan penilai, kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah transaksi. Selain itu, AKKU terlambat menyampaikan informasi kepada publik terkait pengangkatan Leliawati sebagai Ketua Komite Audit.
Terakhir, Jailani terbukti melanggar sejumlah ketentuan pasar modal dan standar audit dalam pemeriksaan LKT 2020 AKKU. Atas pelanggaran ini, OJK menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp 15 juta kepada Jailani.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa OJK terus mengawasi dan menindak berbagai bentuk pelanggaran di pasar modal Indonesia. Pelanggaran tidak hanya terjadi pada perusahaan kecil, tetapi juga pada emiten besar seperti PT Semen Indonesia. Sanksi yang dijatuhkan pun bervariasi, dari denda hingga larangan berkegiatan di pasar modal selama bertahun-tahun, yang secara efektif menghentikan seseorang dari profesinya di sektor tersebut.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
IHSG Merah, BBCA Paling Tekan, Lima Saham Direkomendasikan
Jual Bersih Asing Tembus Rp 100 Triliun, IHSG Tertekan
Antrean IPO BEI Susut, Tersisa Enam Perusahaan
Kiki OJK: Ibu Rumah Tangga & Anak Muda Target Penipuan
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
