OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Pasar Modal
Gambar atau konten salah?
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana di pasar modal. Dari keempat tersangka tersebut, tiga di antaranya langsung ditahan. Mereka adalah JF yang juga dikenal dengan panggilan O, FS, dan S. Ketiganya berstatus sebagai karyawan swasta dan ditahan pada hari Senin, 16 November 2026. Setelah penahanan, mereka ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri untuk memudahkan proses penyidikan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi perdagangan. Manipulasi tersebut terjadi pada efek Waran Seri I dan waran terstruktur yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Satu tersangka lainnya, TGB yang juga dipanggil T, saat ini tidak ikut ditahan karena sedang menjalani proses hukum di perkara lain yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. TGB sendiri bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan sekuritas.
Keempat tersangka diduga kuat telah melakukan penipuan atau manipulasi pasar. Modusnya adalah dengan menciptakan gambaran yang palsu atau menyesatkan. Gambaran palsu ini berkaitan dengan aktivitas perdagangan, kondisi pasar, dan harga efek di BEI. Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, menjelaskan alasan penahanan. Menurutnya, penahanan dilakukan karena penyidik memiliki kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah para tersangka tidak akan kooperatif dan bisa menghambat jalannya penyidikan. Keputusan ini diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Peristiwa dugaan tindak pidana ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2023. Saat itu, perdagangan atas beberapa efek sedang berlangsung. Efek-efek tersebut adalah Waran Seri 1 milik PT Chemstar Indonesia Tbk (dengan kode CHEM-W), Waran Seri I milik PT Era Media Sejahtera Tbk (kode DOOH-W), serta waran terstruktur dengan kode ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCXЗА.
Bagaimana Modus Kejahatannya?
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan cara yang cukup rumit. Mereka membeli identitas orang lain. Identitas itu kemudian digunakan untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Selain itu, mereka juga mendanai transaksi melalui rekening bank milik orang lain. Akibat dari semua tindakan ini, diduga telah timbul kerugian yang cukup besar, yaitu sekitar Rp 6,97 miliar.
Wahyu Budi Satriyo dalam keterangan resminya pada hari Senin, 16 November 2026, mengatakan bahwa penanganan perkara ini merupakan kelanjutan dari proses pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan OJK di bidang pasar modal. Proses ini kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan dan akhirnya penyidikan. Surat Perintah Penyidikan sendiri sudah diterbitkan sejak bulan Mei 2026.
Atas perbuatan yang diduga dilakukan, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan ini kemudian diperbarui dalam Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Terakhir, aturan ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Wahyu menegaskan bahwa langkah penahanan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran penyidikan. Meski begitu, OJK tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Hak-hak para tersangka juga tetap dihormati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. OJK juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lain, seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. Koordinasi ini penting untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah penegakan hukum ini merupakan bagian dari upaya reformasi yang sedang dilakukan OJK. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal. Harapannya, penegakan hukum bisa semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, semua ini diarahkan untuk menciptakan perdagangan efek yang transparan, teratur, wajar, dan efisien. Wahyu menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan perlindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Kasus ini menunjukkan bagaimana OJK bergerak untuk membersihkan praktik curang di pasar modal. Penggunaan identitas palsu dan rekening pinjaman menjadi modus yang cukup umum dalam kejahatan keuangan. Kerugian yang ditimbulkan, meski tidak mencapai angka triliunan, tetap menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan investor. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan efek jera dan membuat pasar modal Indonesia lebih sehat.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Dolar AS Menguat ke Rp 18.285 Pagi Ini
BTN Luncurkan Homepower, KPR Plus Dana Isi Rumah
Pemegang Saham Gugat Intel, Sembunyikan Dampak Penurunan PC
TEMAN 2026 Digelar di Sanur, PERURI Dorong Inovasi Percetakan Uang
Merger IFG Life-Inhealth Ditargetkan Rampung 1 Januari 2027
IHSG Ditutup Melemah ke 5.304,7
