Pemerintah Tetapkan Aturan Upah Minimum 2027
Gambar atau konten salah?
Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Angka UMP ini menjadi patokan bagi perusahaan saat menggaji pekerjanya.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan minimum. Larangan ini tercantum dalam Pasal 140 ayat (5). Pelanggaran terhadap aturan ini bisa berakibat pidana, seperti diatur dalam Pasal 288.
Bagi pengusaha yang melanggar, ancamannya cukup berat. Mereka bisa dihukum penjara paling lama empat tahun. Selain itu, ada juga denda maksimal Rp 200 juta. Untuk korporasi atau perusahaan, dendanya lebih besar lagi, yaitu antara Rp 200 juta hingga Rp 2 miliar.
Lalu, apa yang menjadi dasar perhitungan upah minimum 2027? Kemnaker menyebut ada 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dipertimbangkan. Komponen-komponen ini terbagi ke dalam empat kelompok besar pengeluaran.
Pertama, kelompok makanan. Kedua, kesehatan dan pendidikan. Ketiga, kebutuhan pokok lainnya. Keempat, perumahan atau tempat tinggal. Dari keempat kelompok itu, makanan memiliki jumlah item terbanyak, yaitu 177 item. Kesehatan dan pendidikan mencakup 22 item. Kebutuhan pokok lain-lain sebanyak 54 item. Sementara perumahan atau tempat tinggal terdiri dari 15 item.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan, perhitungan KHL ini memperhatikan berbagai aspek kehidupan. Mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. "Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 21 November 2026.
Kerangka perhitungan KHL ini bukan tanpa dasar. Pemerintah mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025. Judul kajian itu adalah Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka dari ILO kemudian disesuaikan lagi dengan kondisi di Indonesia.
Proses penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 melibatkan beberapa lembaga. Ada Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Mereka menghitung KHL untuk tingkat provinsi dan juga kabupaten atau kota.
Dalam menentukan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan. Dewan ini kemudian menentukan indeks tertentu yang dilambangkan dengan (α). Penentuan indeks ini tidak sembarangan. Ada beberapa hal yang dipertimbangkan, seperti keseimbangan kepentingan antara pekerja dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.
Rumus penghitungan upah minimum menggunakan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua angka itu kemudian dikalikan dengan indeks (α). Rentang indeks ini sudah diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026, yaitu antara 0,5 sampai dengan 1.
Yassierli menambahkan, pertimbangan KHL harus berjalan seiring dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di daerah. Ketiga aspek ini saling terkait dan menjadi bagian penting dalam menentukan besaran upah minimum. "Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha," ujar Yassierli.
Dalam proses penetapan upah minimum 2027, gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga bisa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Semua ini memiliki tenggat waktu yang berbeda. UMP harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026. UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMP dan UMK ditetapkan.
Peraturan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pekerja dengan kelangsungan usaha. Dengan melibatkan berbagai komponen KHL dan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, diharapkan angka upah minimum yang dihasilkan bisa lebih relevan dan adil bagi semua pihak.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Berita Terbaru
Pertamina Susun Langkah Efisiensi Energi Ikuti Arahan Presiden
47 SPBU Vivo di Jabodetabek dan Bandung Berubah Jadi BP-AKR
Indonesia-China Teken MoU Batu Bara Jadi Etanol Rp32 Triliun
Pertamina Raih Penghargaan BBM Satu Harga 588 Lokasi
Prabowo: Negara Berkembang Harus Kuasai AI, Bukan Sekadar Pakai
Bahlil Dorong Kepentingan Energi Indonesia di KTT APEC
Indonesia Target Jadi Pemimpin Panas Bumi Global 2030
OJK Bongkar 10 Pelanggaran Pasar Modal, Denda Rp3,71 Miliar
