Pengusaha Keluhkan Beban Baru Dana Pesangon

Fandi R. · 2 min baca · 1 hari lalu · 80 dibaca
Bisik.id
Pengusaha Keluhkan Beban Baru Dana Pesangon

Gambar atau konten salah?

Dunia usaha di Indonesia tengah dilanda kekhawatiran. Bukan tanpa alasan. Kebijakan baru soal dana cadangan pesangon dinilai bakal menjadi beban tambahan di tengah tekanan ekonomi yang sudah ada.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan kegelisahan itu. Ia berbicara di sela-sela acara di JICC, Jakarta, pada Jumat, 20 November 2026.

Menurut Sarman, para pengusaha saat ini sudah menghadapi tekanan berlapis. Biaya bahan baku naik. Harga energi melonjak. Nilai tukar rupiah juga tidak stabil. "Belum lagi kami disuruh untuk membayar iuran dana cadangan pesangon. Itu semua adalah beban daripada pengusaha," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu sosialisasi dan aturan teknis dari pemerintah. Sampai sekarang, belum ada kejelasan soal bagaimana kebijakan ini akan dijalankan. Sarman meminta agar aturan baru ini tidak tumpang tindih dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah ada. Saat ini, sudah berjalan program jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. "Nanti sekarang ada lagi yang namanya jaminan pesangon," katanya.

Kejelasan juga diperlukan soal mekanisme pengelolaan dana. Lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai pengelola? Sarman menyarankan pemerintah memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Daripada membentuk lembaga baru. "Kalau usul kami sih, kalau memang saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang sudah mengelola selama ini, kenapa tidak disatukan saja? Kenapa harus ada lagi yang namanya lembaga-lembaga lain?" tuturnya.

Ditanya soal kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana tersebut, Sarman tidak menolak. "Bisa, bisa juga seperti itu," katanya. Tapi ia menegaskan, pengusaha masih butuh penjelasan rinci. "Ini memang perlu saya bilang tadi, kami kan belum tahu gambarannya bagaimana, lembaganya bagaimana, tata cara pengelolaannya bagaimana, kita kan enggak tahu. Jadi ya kami menunggu," imbuhnya.

Kewajiban ini bukan isapan jempol. Aturannya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengusaha wajib menyediakan dan membayar dana cadangan pesangon paling lambat 28 Oktober 2027. Masih ada waktu hampir setahun. Tapi ketidakjelasan teknis membuat banyak pihak gelisah. Para pengusaha berharap pemerintah segera memberikan gambaran yang utuh, bukan hanya kewajiban tanpa petunjuk pelaksanaan.

dana cadangan pesangonbeban pengusahaKadin Indonesiasosialisasi aturanjaminan sosial ketenagakerjaanmekanisme pengelolaanUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Komentar

Memuat komentar...