Pengusaha Terima Kenaikan UMP Jakarta, Minta Insentif
Gambar atau konten salah?
Sejumlah pengusaha angkat suara soal Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sudah ditetapkan sebesar Rp 6.136.941. Mereka mengakui proses penetapan sudah sesuai aturan. Tapi ada satu catatan penting: perusahaan yang tidak mampu bisa mengajukan penundaan. Juga ada harapan agar pemerintah memberikan insentif.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Otonomi Daerah, menjelaskan kenaikan UMP Jakarta sekitar Rp 400 ribu itu sudah melalui mekanisme resmi. Prosesnya dijalankan di Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Rumusnya pakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang disebut alfa. Menurut Sarman, pelaku usaha menghormati dan menerima keputusan itu. Asalkan prosesnya sesuai regulasi. Tapi soal penerapan di lapangan, itu tergantung kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.
"Itu kan nanti akan dikembalikan kepada kemampuan masing-masing dunia usaha. Apakah di Rp 6,1 juta itu dengan situasi dan kondisi saat ini, itu masih sangat-sangat memungkinkan apa tidak. Tapi kalau pengusaha itu tidak mampu, mereka juga punya hak untuk melakukan penundaan," kata Sarman di JICC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 20 November 2026.
Penundaan pembayaran upah itu tidak sembarangan. Ada syarat yang harus dipenuhi. Pertama, laporan kondisi keuangan selama tiga tahun berturut-turut. Kedua, prospek usaha ke depan. Semua akan dicek dan diverifikasi pemerintah dulu sebelum disetujui.
"Nanti akan dicek apakah mereka nanti akan diterima melakukan penundaan atau tidak dalam hal ini, tapi sejauh itu prosesnya sudah berjalan sesuai aturan, ya kita dari pengusaha nanti akan kita kembalikan kepada kemampuan dari masing-masing perusahaan tersebut," jelas Sarman.
Sementara itu, Ajib Hamdani dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyoroti perubahan kebijakan pemerintah soal rentang nilai alfa. Untuk pedoman upah minimum 2027, rentang alfa ditetapkan menjadi 0,50 sampai 1. Dengan angka kenaikan yang sudah ditetapkan, Ajib berharap ada kebijakan penyeimbang. Tujuannya agar sektor usaha bisa bertahan. Juga tetap bisa menyerap tenaga kerja di tengah tingginya jumlah pekerja informal.
"Tapi kalaupun kemudian pemerintah membuat formulasi yang berbeda, kemudian pemerintah buat kebijakan yang berbeda, ya harapan kita ya pemerintah mengimbangi dengan insentif-insentif tempat lain yang bisa memberikan keseimbangan dan juga memberikan sustainability kita buat dunia usaha," ujar Ajib.
Pada intinya, pengusaha menerima kenaikan UMP karena prosesnya sudah sesuai aturan. Tapi mereka juga mengingatkan bahwa tidak semua perusahaan mampu membayar. Ada mekanisme penundaan yang bisa ditempuh. Dan yang tidak kalah penting, mereka berharap pemerintah tidak hanya menaikkan upah, tapi juga memberikan insentif agar dunia usaha tetap berkelanjutan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
