Pengusaha Tolak Lembaga Baru Dana Pesangon

Kartika D. · 2 min baca · 1 hari lalu · 85 dibaca
Bisik.id
Pengusaha Tolak Lembaga Baru Dana Pesangon

Gambar atau konten salah?

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik rencana pemerintah yang ingin menunjuk satu lembaga khusus untuk mengelola dana cadangan pesangon (DCP). Menurut mereka, langkah ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan program jaminan sosial yang sudah ada. Juga dengan skema pendanaan imbalan kerja lainnya.

Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, menyampaikan kekhawatirannya. Ia menekankan bahwa dana cadangan pesangon harus selaras dengan mekanisme yang sudah berjalan. Perbedaan fungsi antara pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun perlu diperjelas.

"Yang perlu dicermati bukan hanya siapa pengelola DCP-nya. Tapi bagaimana mekanismenya dirancang agar memberi kepastian tanpa menimbulkan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," kata Bob pada Senin, 16 November 2026.

Saat ini, perusahaan sudah berkontribusi ke berbagai program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ada Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Di luar itu, ada juga dana pensiun pemberi kerja (DPPK) dan dana pesangon yang disiapkan perusahaan. Belum lagi dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) yang dikelola bank umum atau perusahaan asuransi dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dunia usaha mempertanyakan urgensi lembaga baru ini. Apakah benar-benar diperlukan? Ataukah fungsi perlindungan pekerja masih bisa dioptimalkan lewat infrastruktur yang sudah tersedia?

"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan. Evaluasi desain kebijakan harus dilakukan. Perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh dengan menambah skema dan kelembagaan baru," ucap Bob.

Jika nantinya dana cadangan pesangon mewajibkan perusahaan menyetor dana secara berkala ke lembaga pengelola, pengusaha meminta kajian mendalam. Dampaknya terhadap likuiditas, modal kerja, dan kemampuan investasi perusahaan harus dihitung.

"Dampak itu tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun lewat mekanisme berkelanjutan. Tata kelola dana harus transparan, akuntabel, dan memiliki pengawasan memadai," jelas Bob.

Peraturan pelaksanaan masih terbuka untuk disusun. Pengusaha mendorong pemerintah melakukan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang sudah ada. Semua pihak yang terdampak, termasuk dunia usaha, harus dilibatkan.

"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam melindungi pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Bukan sekadar membentuk lembaga pengelola baru," tegas Bob.

Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, juga angkat bicara. Ia meminta pemerintah mengkaji dan mengevaluasi rencana pengelolaan dana cadangan pesangon oleh lembaga pemerintah.

"Jangan sampai terjadi tumpang tindih. Selama ini kita sudah punya JHT, JP, JKP, DPLK, DPPK. Lebih baik diharmonisasikan mana yang pensiun dan mana yang pesangon. Tidak perlu menunjuk pengelola baru," tutur Sarman.

Intinya, para pengusaha khawatir rencana ini justru membebani perusahaan tanpa kejelasan manfaat. Mereka ingin pemerintah tidak terburu-buru membentuk lembaga baru sebelum memastikan sistem yang ada benar-benar tidak bisa dioptimalkan. Kajian yang matang dan keterlibatan semua pihak dianggap lebih penting daripada sekadar menunjuk pengelola baru.

dana cadangan pesangonApindotumpang tindihjaminan sosialkritikperlindungan pekerjapengelola baru

Komentar

Memuat komentar...