Perpres Gemarikan: Target Makan Ikan Dua Kali Seminggu

Eko P. · 3 min baca · 3 jam lalu · 38 dibaca
Bisik.id
Perpres Gemarikan: Target Makan Ikan Dua Kali Seminggu

Gambar atau konten salah?

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2026 yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Makan Ikan, atau yang lebih dikenal dengan Gemarikan. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, untuk bekerja sama menjalankan program ini secara menyeluruh.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa Perpres 74/2026 memberikan landasan yang kuat. "Dengan adanya Perpres tersebut memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Gemarikan dan tentunya harus dilaksanakan secara terintegrasi oleh Kementerian/Lembaga sehingga pemerintah daerah mengerti apa yang harus dilakukan," ujar Didit dalam acara Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-13 tahun 2026 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu, 22 November 2026.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong agar menu ikan disajikan setidaknya dua kali dalam seminggu. Target ini berlaku di berbagai tempat, termasuk sekolah-sekolah dan instansi pemerintah. Didit memastikan bahwa pasokan ikan nasional sangat melimpah. Data KKP menunjukkan produksi perikanan nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 26 juta ton. Angka ini mencakup produksi perikanan budi daya sebesar 7,8 juta ton dan rumput laut sekitar 11,6 juta ton. Dengan jumlah sebesar itu, kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun konsumsi masyarakat umum dipastikan dapat terpenuhi.

Pemenuhan pasokan ikan untuk dapur-dapur program MBG akan diselaraskan dengan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Rantai pasok ini akan menghubungkan hasil tangkapan dan budi daya dari program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk kemudian diserap oleh Badan Gizi Nasional (BGN). "Diharapkan dua kali satu minggu masyarakat dapat mengonsumsi ikan. Ke depan kalau bisa ditambah lebih baik karena kita tidak kekurangan ikan. Baik ke depan dengan program kerja prioritas nasional Bapak Presiden," jelas Didit.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dirjen PDSPKP) KKP, Yudi Nurul Ihsan, menyebut terbitnya Perpres 74/2026 sebagai momentum tepat. Aturan ini diharapkan bisa menjadikan ikan sebagai menu utama, baik di rumah tangga maupun dalam program intervensi gizi pemerintah. Program ini juga mendapat dukungan dari peringatan Hari Ikan Nasional yang ke-13, sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014, yang jatuh pada tanggal 21 November 2026.

"Kami berharap sesuai dengan Peraturan Presiden 74 Tahun 2026 minimal dua kali dalam seminggu kita mengkonsumsi ikan, minimal. Sehingga kami mengajak dapur-dapur SPPG program MBG, kemudian juga menu-menu di instansi, di sekolah minimal dua kali dalam seminggu menu ikan yang dihidangkan," ujar Yudi.

Untuk menjaga kualitas, KKP berkomitmen mengawal mutu dan penanganan produk perikanan secara terstruktur. Tujuannya agar ikan yang sampai ke masyarakat aman dan layak dikonsumsi. KKP juga mengajak para juru masak profesional, termasuk lulusan MasterChef, untuk berkreasi membuat olahan ikan kekinian yang disukai generasi muda. "Oleh sebab itu, kami juga terus mengajak para chef-chef di Indonesia, terutama MasterChef untuk terus meningkatkan dan memperkenalkan produk-produk dan menu-menu perikanan yang kekinian yang kelak nanti akan banyak dinikmati oleh generasi muda khususnya," imbuhnya.

Intinya, dengan pasokan ikan yang melimpah dan dukungan aturan baru, pemerintah ingin membiasakan masyarakat makan ikan lebih sering. Mulai dari dapur sekolah hingga kantor pemerintahan, menu ikan ditargetkan hadir minimal dua kali seminggu. Langkah ini juga diintegrasikan dengan program prioritas nasional untuk memastikan rantai pasok berjalan dari nelayan hingga ke piring masyarakat.

Perpres 74/2026GemarikanMakan IkanKKPPasokan IkanProgram MBGHari Ikan Nasional

Komentar

Memuat komentar...