Prabowo Bentuk BUMN Ekspor Satu Pintu

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka. Pertemuan itu membahas pembentukan sistem ekspor satu pintu melalui BUMN baru bernama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

KSSK terdiri dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. Dari DEN, hadir Luhut B. Pandjaitan selaku ketua lembaga tersebut.

Entitas pelat merah ini dirancang untuk menekan praktik under invoicing—pemalsuan dokumen pelaporan nilai barang yang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Prabowo menyampaikan hal ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.

"Untuk hadapi praktik under invoicing atau pelaporan-pelaporan palsu, saya kumpulkan KSSK, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan tim ekonomi kita, kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN juga hadir dengan beberapa penasehat ekonomi," kata Prabowo.

Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta jajarannya mencari solusi untuk menekan kecurangan tersebut. Ia menyebut praktik ini menyebabkan aliran uang Indonesia keluar negeri dalam jumlah besar.

"Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa mau kita teruskan ini aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri? Kekayaan kita, dari sumber daya kita. Mau kita teruskan? Mereka semua bilang, 'jangan, Pak, jangan kita teruskan.' Bagaimana caranya tidak kita teruskan? Akhirnya diusulkan lah sistem ekspor satu pintu untuk komoditas-komoditas milik bangsa dan negara," jelasnya.

Sumber daya alam yang akan dikelola DSI mencakup komoditas strategis seperti nikel hingga karet. Semua aktivitas ekspor akan dilakukan satu pintu melalui perusahaan tersebut.

"Semua komoditas adalah milik bangsa Indonesia, bumi air dan semua kekayaannya yang terkandung di dalamnya, itu milik bangsa Indonesia, nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas, sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia," pungkasnya.

Pemerintah berharap sistem satu pintu ini bisa menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Selama ini, praktik under invoicing dianggap merugikan karena nilai ekspor yang dilaporkan lebih kecil dari nilai sebenarnya, sehingga penerimaan negara dari pajak dan royalti berkurang. Dengan adanya DSI, seluruh transaksi ekspor komoditas strategis akan terpusat dan lebih mudah diawasi.