Prabowo Wacanakan Pengadilan Khusus Korupsi BUMN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto membentuk pengadilan khusus untuk menangani kasus korupsi di perusahaan milik negara. Ia menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari keinginan kuat pemerintah untuk merapikan pengelolaan BUMN.

Pernyataan Prabowo soal pengadilan ad hoc ini disampaikan saat pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI. Prasetyo mengatakan, apa yang diucapkan presiden mencerminkan semangat untuk membenahi BUMN secara menyeluruh. "Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang untuk membenahi BUMN kita," ujarnya dalam keterangan pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Menurut Prasetyo, proses pembenahan ini juga mencakup penelusuran terhadap tindakan atau praktik korporasi di masa lalu yang dinilai tidak sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah. "Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini ya, itu dirasa tidak benar, di situlah sebenarnya semangatnya," jelasnya.

Prasetyo juga menyoroti hasil positif dari pembenahan BUMN yang sudah berjalan. Ia menyebut perusahaan-perusahaan milik negara yang kini berada di bawah manajemen Danantara berhasil mencatatkan lonjakan keuntungan yang cukup besar. "BUMN kita yang kemudian kalau dikonsolidasi sebagaimana dilaporkan yang sekarang semuanya di bawah manajemen Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan, hampir 300% sampai 400%," katanya.

Soal penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di BUMN, Prasetyo mengatakan proses itu sebenarnya sudah berjalan. Pemerintah tetap melibatkan institusi lain, termasuk aparat penegak hukum, dalam upaya pembenahan ini. Ia juga menanggapi wacana pemberian amnesti bagi koruptor BUMN yang mau bertobat dan mengembalikan uang negara. Menurutnya, pernyataan Prabowo lebih menekankan komitmen membenahi BUMN, bukan soal pengampunan. "Kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum kan terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti," tutup Prasetyo.

Wacana pengadilan ad hoc untuk kasus korupsi BUMN ini muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan negara. Dengan keuntungan yang melonjak drastis di bawah manajemen baru, pemerintah tampaknya ingin memastikan tata kelola yang bersih sekaligus menindak praktik curang di masa lalu.