PT RAPP Akui Tahu Pencabutan Izin dari Media

Eko P. · 3 min baca · 1 hari lalu · 82 dibaca
Bisik.id
PT RAPP Akui Tahu Pencabutan Izin dari Media

Gambar atau konten salah?

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) akhirnya angkat bicara. Ini menyusul keputusan pemerintah yang mencabut izin konsesi hutan mereka di Provinsi Riau. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang bergerak. Manajemen RAPP mengaku tahu soal pencabutan ini dari pemberitaan media. Mereka masih menunggu surat resmi dari pemerintah.

"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya," kata manajemen RAPP dalam keterangan tertulis, Jumat 20 November 2026.

Prioritas perusahaan sekarang, menurut manajemen, adalah kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada operasional RAPP. PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja. Ratusan pelaku usaha lokal juga jadi pemasok barang dan jasa. Sebuah studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitas PT RAPP menopang sekitar 170.000 lapangan kerja di Riau. Di seluruh Indonesia, angkanya sekitar 300.000 lapangan kerja.

"Kami akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha lainnya, serta berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul," ujar pernyataan manajemen.

PT RAPP sudah tiga dekade lebih menjadi bagian dari Riau. Pangkalan Kerinci dulu hanya komunitas kecil dengan sekitar 200 orang pada 1993. Kini, tempat itu jadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan penduduk sekitar 250.000 jiwa. Antara 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau mencapai lebih dari Rp 350 triliun.

Sepuluh tahun terakhir, perusahaan itu juga mengklaim sudah menginvestasikan Rp 970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten. Program-program itu termasuk upaya menurunkan angka stunting di 138 desa. Ada juga penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

PT RAPP dan Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia. Produk mereka menjangkau pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa untuk Indonesia. Sejak 2014, Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) berjalan. Program ini bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Hasilnya, luas area terdampak kebakaran di komunitas peserta berkurang hingga lebih dari 90%.

Sebelumnya, pemerintah melalui Satgas PKH resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT RAPP di Riau. Luas lahannya 338.536 hektare. Pencabutan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, tertanggal 19 November 2026. Isinya tentang penerapan sanksi administratif pencabutan PBPH atas nama PT RAPP.

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan langsung keputusan itu dalam keterangan pers di Kuantan Singingi (Kuansing) hari itu juga. Barita bilang pencabutan izin dilakukan setelah ditemukan sejumlah pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan tersebut.

"Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026 tentang penerapan sanksi administratif pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Barita.

Perusahaan mengklaim telah berkontribusi besar terhadap ekonomi dan masyarakat Riau selama puluhan tahun. Namun, pemerintah memutuskan mencabut izin karena pelanggaran. Kedua belah pihak masih dalam tahap komunikasi awal. PT RAPP menunggu pemberitahuan resmi sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut.

pencabutan izinPT RAPPkonsesi hutanRiaulapangan kerjakontribusi ekonomipelanggaran

Komentar

Memuat komentar...