Puan Buka Sidang DPR, Sorot Ketahanan Fiskal di Tengah Gejolak Global

Ketua DPR RI, Puan Maharani, secara resmi membuka rapat paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa, 10 November 2026. Dalam pidato pembukaannya, ia menyoroti kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Situasi ini, menurutnya, memberikan tekanan pada fiskal negara.

Puan menegaskan bahwa DPR akan mengawal ketahanan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal ini penting di tengah gejolak ekonomi dunia. "DPR RI akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN tahun anggaran 2026 di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika pasar modal," ujarnya di hadapan para anggota dewan.

Ia menekankan bahwa APBN 2026 harus tetap berfungsi sebagai tameng. Bukan hanya untuk perekonomian nasional, tetapi juga kesejahteraan rakyat. "DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat," kata Puan.

Selain soal fiskal, Puan juga membeberkan sejumlah isu strategis. Isu-isu ini akan menjadi fokus pengawasan DPR pada masa persidangan kali ini. Ia mendorong pemerintah untuk segera menindaklanjutinya. Di sektor ekonomi, misalnya, ada masalah kelangkaan pakan ternak yang harganya melonjak. Lalu, tata kelola dan regulasi pasar modal juga dinilai perlu diperbaiki.

Di sektor energi, perhatian tertuju pada upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Caranya dengan meningkatkan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dari dalam negeri. Bukan hanya itu, ada sederet isu lain yang masuk dalam daftar pengawasan. Berikut rinciannya:

1. Penanganan kasus penyadapan presiden RI
2. Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan
3. Penanganan kasus perundungan anak
4. Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak
5. Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana
6. Gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertanahan, serta perizinan di kawasan industri
7. Perbaikan ketetapan sasaran dan tata kelola bantuan sosial
8. Evaluasi Penanganan karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak
9. Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional
10. Pemerataan program revitalisasi sekolah
11. Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal
12. Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak, serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri

Daftar ini menunjukkan luasnya cakupan pengawasan DPR. Mulai dari keamanan negara, perlindungan anak, hingga infrastruktur dan energi semuanya masuk dalam radar. Puan seolah ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada tekanan ekonomi global, tetapi juga pada persoalan-persoalan konkret yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Ketahanan fiskal memang penting, tetapi tanpa penanganan masalah di lapangan, dampaknya tidak akan terasa oleh rakyat.