Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, yang dikenal dengan Satgas PASTI, baru saja menghentikan operasi 16 entitas bisnis. Entitas-entitas ini menjalankan praktik keuangan ilegal yang merugikan banyak orang.

Modus operandi mereka beragam. Mulai dari investasi yang meminta deposit dan pengerjaan tugas tertentu, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga mencatut nama perusahaan yang sudah memiliki izin resmi. Semua itu dilakukan untuk menipu masyarakat.

Hasil verifikasi Satgas PASTI menunjukkan, beberapa entitas bahkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya satu: meyakinkan calon korban. Publik diminta untuk selalu waspada. Jangan mudah percaya pada tawaran investasi yang mencatut nama atau logo OJK, kementerian, lembaga, perusahaan, atau tokoh publik.

"Masyarakat diminta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi serta memahami karakteristik, manfaat, dan risiko produk yang ditawarkan," tulis Satgas PASTI dalam keterangan tertulis pada Selasa, 10 November 2026.

Satgas PASTI mencatat, ada beberapa kelompok modus penipuan. Pertama, penipuan investasi melalui penawaran penyewaan komputasi dengan skema pengerjaan tugas, penyetoran deposit, dan member get member. Sepuluh perusahaan yang menggunakan modus ini adalah GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Setelah diklarifikasi dan diverifikasi, kesepuluh entitas itu ternyata tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Mereka juga tidak punya izin dari OJK. Tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Aplikasi dan situs web mereka pun tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Modus kedua adalah melalui entitas bernama Zahra Berkah. Mereka diduga menipu masyarakat lewat investasi deposit. Iming-imingnya? Keuntungan hingga 80 persen dalam waktu 30 hari. Dana yang terkumpul diklaim akan digunakan untuk berbagai usaha: pakaian bekas, produk perawatan kulit, perdagangan forex dan emas, serta penyaluran pinjaman.

Dalam penawarannya, Zahra Berkah mengklaim sudah berizin dan terdaftar di OJK. Mereka juga membagikan testimoni dan bukti transfer pencairan keuntungan. Namun hasil verifikasi membuktikan sebaliknya. Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Jelas, mereka tidak terdaftar atau berizin di OJK.

"Dana yang dihimpun dari masyarakat diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha untuk penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, serta penyaluran pinjaman kepada masyarakat," jelas Satgas PASTI.

Modus ketiga datang dari Singapore Bhinneka Capital, atau SBC. Mereka melakukan penipuan melalui tawaran investasi perdagangan saham. Skemanya: penyetoran deposit dan member get member. SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Ada juga keuntungan berbasis tim.

"Dengan klaim bahwa semakin banyak anggota yang tergabung, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Selain itu, dalam penawarannya, SBC mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi oleh OJK," terang Satgas PASTI.

Hasil verifikasi menunjukkan, SBC tidak memiliki izin dari OJK. Juga tidak memiliki perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau BKPM. Aplikasi dan situs web yang mereka gunakan juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Modus keempat adalah MAERA. Entitas ini diduga melakukan penipuan investasi dengan skema penyetoran deposit dan pengerjaan tugas. Tugasnya macam-macam: menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film. Semua demi memperoleh pendapatan harian. MAERA mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan berizin di Indonesia.

Sekali lagi, klarifikasi dan verifikasi membuktikan kebohongan. MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Tidak punya izin OJK. Tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau BKPM. Aplikasi dan situs web mereka juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Selain itu, ada modus penawaran investasi instrumen keuangan dan aset. Pertama, OneTwoMarkets. Entitas ini diduga melakukan penipuan dengan menawarkan investasi pada forex, komoditas, kripto, saham, dan indeks. OneTwoMarkets mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD yang sudah berizin di Afrika Selatan. Mereka mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Transaksi mereka, kata mereka, diawasi oleh OJK.

Dalam penawarannya, OneTwoMarkets diduga menggunakan teknologi AI. AI itu digunakan untuk menampilkan tokoh publik guna meyakinkan masyarakat. Faktanya, perusahaan itu tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Tidak punya izin dari OJK sebagai Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Perusahaan Layanan Urun Dana, maupun Perusahaan Efek. Tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau BKPM. Aplikasi dan situs web mereka juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Modus kedua adalah Brevondale. Mereka diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham. Brevondale mengklaim sebagai perusahaan ekuitas dari Colorado, Amerika Serikat. Mereka mengaku melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Caranya? Mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan, Brevondale tidak memiliki izin dari OJK. Kegiatan usaha mereka tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau BKPM. Lagi-lagi, aplikasi dan situs web mereka tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Terakhir, ada modus impersonasi perusahaan atau lembaga. Impersonasi Guotai Haitong diduga melakukan penipuan investasi berupa pendanaan pada aset properti. Entitas ini melakukan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., sebuah perusahaan efek atau perusahaan sekuritas yang sudah berizin di China.

Dalam penawarannya, impersonasi Guotai Haitong juga mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Setelah diklarifikasi dan diverifikasi, entitas ini tidak memiliki badan hukum di Indonesia. Tidak punya izin dari OJK. Tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI atau BKPM. Aplikasi dan situs web mereka juga tidak tercatat sebagai PSE di Komdigi.

Dari semua kasus ini, pola yang sama terus berulang. Entitas ilegal selalu mengklaim memiliki izin dan pengawasan dari otoritas resmi. Mereka menggunakan nama besar, logo, dan bahkan teknologi canggih untuk membangun kepercayaan. Masyarakat harus selalu melakukan verifikasi mandiri. Jangan pernah menyerahkan uang hanya berdasarkan klaim atau testimoni yang belum terverifikasi kebenarannya.