Sekolah Swasta Elit Tak Perlu Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa sekolah swasta dengan kategori elit tidak memerlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, angka pastinya masih terus berubah.

Pihaknya saat ini tengah mendata sekolah swasta mana saja yang tidak butuh program tersebut. Sudaryono menegaskan, langkah penolakan dari sekolah-sekolah yang sudah berkecukupan ini sudah melalui komunikasi yang baik. Kepala sekolah, orang tua murid, dan komite sekolah semuanya diajak bicara.

"Sedang kita hitung, ya, jadi nanti kami umumkan berikutnya ya. Yang jelas betul yang kamu sampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta khususnya yang elit misalnya itu kan tidak perlu MBG. Itu kami komunikasikan dengan kepala sekolah dengan orang tua dengan apa namanya komite sekolah ya kami komunikasikan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat, 07 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, sudah ada ratusan sekolah swasta yang secara terbuka menyatakan tidak memerlukan program tersebut. Sekolah-sekolah itu masuk kategori mampu dengan biaya pendidikan yang sudah cukup tinggi.

"Ada beberapa sekolah itu, ada berapa ada sekian ratuslah itu yang sudah menyatakan tidak perlu ada, rata-rata sekolah swasta yang memang mohon maaf mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak perlu memerlukan adanya MBG di sekolahnya gitu," jelasnya.

Sudaryono menjelaskan, esensi program ini tetap berjalan pada sasaran utamanya. Prinsip yang dipegang pihaknya adalah memberikan hak gizi kepada siapa saja yang berhak dan membutuhkan.

Soal data pasti jumlah sekolah swasta elit yang sudah mengundurkan diri dari program MBG, ia menyebut angkanya masih dinamis. Proses penghitungan final masih berlangsung sebelum nantinya diumumkan secara resmi ke publik.

"Intinya semua yang berhak menerima kita berikan kecuali yang tidak mau ya. Jadi semua yang berhak itu kami kita berikan kecuali yang tidak mau. Jadi ada sekolah-sekolah swasta tadi itu yang kemudian tapi angka data pastinya ya sudah ada dinamis tapi mungkin enggak bisa aku sampaikan di sini ya nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan MBG tidak akan diberikan lagi kepada anak-anak yang berasal dari desil sosial 8 hingga 10. Penataan penerima manfaat ini dibahas langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar pada Rabu sore.

"Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi," beber Agustina usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Program MBG dirancang untuk menyasar kelompok yang benar-benar membutuhkan. Sekolah swasta elit dengan biaya tinggi dinilai tidak lagi menjadi prioritas. Pemerintah terus memilah data agar bantuan gizi tepat sasaran, sementara sekolah yang menolak sudah menjalin komunikasi dengan pihak terkait.