Syaiful Huda Tolak WFH, Dorong Transportasi Umum Lebih

Jakarta – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda menolak kebijakan Work from Home (WFH) yang diberlakukan pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak. Ia menilai langkah tersebut tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

“Krisis energi yang kita hadapi saat ini harus menjadi pelecut bagi pemerintah. Kita tidak bisa terus-menerus terjebak dalam kebijakan reaktif seperti bekerja dari rumah (WFH) setiap kali harga minyak melonjak,” ujar Syaiful Huda, dikutip dari laman resmi PKB, Selasa 07 April 2024.

Huda mengusulkan alternatif yang lebih revolusioner: memperbaiki transportasi umum (transum). Dengan sistem ini, masyarakat tidak lagi mengandalkan mobil pribadi sebagai prioritas utama.

“Solusi permanennya adalah memindahkan mobilitas warga dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang mumpuni,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada kendaraan pribadi berbahan bakar bensin membuat ketahanan nasional rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Menurutnya, pembenahan transportasi massal bukan sekadar soal kenyamanan perkotaan, melainkan strategi pertahanan kedaulatan energi.

“Harus ada peta jalan jelas agar transportasi publik di Indonesia benar-benar menjadi tulang punggung transportasi yang nyaman, murah, dan menjangkau semua area,” tuturnya.

Huda menyebut bahwa kemunduran pembangunan angkutan umum di kota besar disebabkan oleh efisiensi anggaran. Ia menyerukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menggerakkan sistem Buy The Service (BTS).

“Saat ini transportasi massal yang berjalan baik dan relatif terintegrasi hanya di Jakarta. Padahal kota-kota besar lain seperti Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, sangat membutuhkan penanganan serius atas ketersediaan transportasi massal yang memadai,” ungkapnya.

Politisi PKB meminta pemerintah berani mengalihkan sebagian subsidi BBM kendaraan pribadi untuk memperkuat subsidi operasional atau Public Service Obligation (PSO) angkutan umum. Langkah ini bertujuan menjaga tarif transportasi massal tetap terjangkau dan memperluas layanannya.

“Jika terjangkau kami yakin transportasi publik akan jadi pilihan rasional masyarakat di tengah mahalnya biaya BBM,” kata dia.

Dengan menempatkan transportasi umum sebagai solusi utama, Huda berharap pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada BBM pribadi, sekaligus meningkatkan mobilitas warga secara berkelanjutan.