Tiga Provinsi Gagal Capai Target Lahan Pangan

Pemerintah pusat tengah mendorong setiap provinsi untuk menetapkan minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) mereka sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Aturan ini dibuat untuk melindungi sawah-sawah produktif dari alih fungsi lahan. Namun, hingga saat ini, masih ada tiga provinsi yang belum mampu mencapai angka tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan ketiga provinsi itu adalah Riau, Banten, dan Papua. Secara nasional, realisasi penetapan LP2B baru mencapai 87,98 persen. Dari total target, sebanyak 324 kabupaten dan kota sudah memenuhi kuota 87 persen tersebut. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B pada prinsipnya tidak boleh lagi digunakan untuk keperluan lain.

Jika ada lahan LP2B yang terpaksa dialihfungsikan, maka pemerintah mewajibkan adanya lahan pengganti dengan kualitas dan produktivitas yang setara. Aturan ini bertujuan menjaga ketersediaan lahan pangan di tengah tekanan pembangunan.

"Ini masih ada 3 provinsi yang kurang dari 87%. Kami sudah berdiskusi dengan semua bupati dan gubernur serta pihak Bappeda maupun dinas yang menangani tata ruang setempat, termasuk dinas pertanian, sudah tidak mampu lagi meng-upgrade," ujar Nusron dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 11 November 2026.

Provinsi Riau menjadi salah satu yang paling rendah. Saat ini, Riau baru memenuhi 76,24 persen dari target. Penyebab utamanya adalah dominasi lahan non-sawah di wilayah tersebut. Sebagian besar lahan di Riau merupakan perkebunan kelapa sawit, bukan sawah untuk padi.

Menghadapi situasi ini, Nusron meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mempertimbangkan program cetak sawah baru di Riau. Potensi lahannya dinilai masih ada. Langkah ini dianggap penting agar pasokan beras di Riau tidak terus-menerus bergantung pada kiriman dari provinsi lain.

Provinsi kedua yang belum memenuhi target adalah Banten. Wilayah ini baru mencapai 84,73 persen. Meskipun Kabupaten Lebak dan Pandeglang sudah mencatatkan perlindungan lahan hampir 95 persen, provinsi ini tetap kesulitan mencapai angka nasional.

Nusron menjelaskan, penyebab utamanya adalah banyaknya izin non-pertanian yang sudah terbit di lokasi-lokasi potensial. Izin-izin itu diterbitkan untuk pembangunan perumahan dan kawasan industri. Beberapa di antaranya sudah keluar sejak tahun 2015, 2019, hingga 2024.

"Nah kalau Banten, sudah tadi saya laporkan tadi. Pengurang terbesar adalah karena sudah terbit izin non-pertanian di lokasi tersebut. Dan ini izinnya ada yang terbit tahun 2019, ada yang tahun 2024, ada yang tahun 2015, sudah izin besarnya terbit di situ untuk kepentingan ada yang perumahan, ada yang industri," beber Nusron.

Provinsi ketiga yang belum mencapai target adalah Papua. Saat ini, Papua baru memenuhi 78,02 persen LP2B dari total LBS yang dimiliki. Nusron menyebut keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya ketersediaan lahan sawah eksisting di wilayah setempat. Ia berharap pemerintah juga bisa memprioritaskan program cetak sawah di Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ketiga provinsi tersebut tetap harus memenuhi target yang telah ditetapkan. Meskipun secara nasional angka sudah sesuai, pemerintah tidak akan memberikan batas waktu yang ketat.

"Memang ada tiga provinsi, tapi secara nasional sudah (sesuai target). Nah, catatannya yang tiga provinsi itu kita tetap tugaskan dia untuk melengkapi. Nah, cuma sampai kapan kita nggak batasi," tutur Zulhas.

Dari data yang disampaikan, terlihat bahwa kendala setiap provinsi berbeda. Riau menghadapi masalah struktur lahan yang didominasi perkebunan. Banten terbentur izin pembangunan yang sudah terbit. Sementara Papua masih kekurangan lahan sawah yang sudah ada. Pemerintah pun mencoba mencari solusi spesifik untuk masing-masing wilayah, seperti program cetak sawah baru di Riau dan Papua.