Tito Minta Menkeu Cairkan Rp6 Triliun Dana Bencana

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera menyetujui pencairan dana tambahan bagi empat kementerian. Dana ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Permintaan tersebut disampaikan Tito dalam sebuah rapat yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 27 Juli 2026.

Menurut Tito, anggaran untuk keempat kementerian ini sangat mendesak. Tanpa dana tersebut, proses pemulihan di Sumatera bisa terhambat. Total anggaran yang diminta mencapai sekitar Rp 6 triliun lebih. "Tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin," ujar Tito.

Rincian anggaran untuk masing-masing kementerian adalah sebagai berikut:

• Kementerian Pertanian sebesar sekitar Rp 2,6 triliun. Dana ini dialokasikan untuk memperbaiki sawah dan perkebunan yang rusak akibat bencana. Tito menjelaskan bahwa Menteri Pertanian, Amran, sebenarnya sudah menggunakan anggaran regulernya melalui mekanisme refocusing untuk melakukan perbaikan awal.
• Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp 1,5 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki tambak udang dan tambak ikan yang rusak, yang luasnya mencapai puluhan ribu hektare. "Ini Pak Menteri KKP pun sudah bergerak mulai dua minggu lalu. Untuk melakukan perbaikan, tapi masih menggunakan dana regulernya, bukan dana tambahan dari Kementerian Keuangan," kata Tito.
• Kementerian Agama sebesar Rp 4,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang terdampak bencana.
• Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekitar Rp 600 miliar. Anggaran ini untuk membantu pemulihan para pelaku usaha kecil yang terkena dampak bencana.

"Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang Rp 6 triliun. Itu mohon di-approve. Memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi. Kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan KL tersebut dan di-transfer. Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Kasatgas nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab bencana," kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mengungkapkan bahwa dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatera 2026-2028, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 100,1 triliun. Khusus untuk tahun ini, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 39 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun sudah ditransfer oleh Menteri Keuangan Purbaya.

Anggaran yang sudah dicairkan itu diberikan kepada beberapa kementerian, antara lain:

• Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 21,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sungai.
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) sebesar Rp 4 triliun untuk memperbaiki 4.992 sekolah yang terdampak di tiga provinsi.
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima Rp 2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap).
• Kementerian Kesehatan sekitar Rp 562 miliar untuk pemulihan puskesmas, rumah sakit daerah, dan fasilitas kesehatan lainnya.
• Kementerian Sosial menerima tambahan anggaran sebesar Rp 2,5 triliun untuk bantuan sosial dan jaminan hidup bagi masyarakat terdampak.

"Ada lagi kepada BPS juga untuk melakukan validasi, verifikasi penerima bantuan-bantuannya juga ada. Nah, totalnya Rp 31 triliun," katanya.

Proses pemulihan pascabencana di Sumatera memang membutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya tambahan anggaran untuk empat kementerian yang dianggap super prioritas, diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif. Namun, masih ada kendala administratif yang perlu diselesaikan sebelum dana tersebut bisa dicairkan. Tito berharap komunikasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian terkait dapat dipercepat agar dana segera ditransfer dan proses pemulihan bisa segera dimulai.