UMP Kaltara 2027 Naik 6,7% Jadi Rp4,02 Juta

Lia N. · 2 min baca · 1 hari lalu · 94 dibaca
Bisik.id
UMP Kaltara 2027 Naik 6,7% Jadi Rp4,02 Juta

Gambar atau konten salah?

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) secara resmi mengumumkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Nilainya mencapai Rp 4.027.901. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 252.658 atau sekitar 6,7% jika dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 3.775.243.

Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil melalui mekanisme sidang pleno dewan pengupahan provinsi. "Berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno dewan pengupahan provinsi, UMP Kaltara tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 4.027.901," ujarnya. Penetapan ini kemudian dituangkan dalam dua surat keputusan gubernur, yaitu Nomor 100.3.3.1/546/2026 tentang UMP Tahun 2027 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026 tentang UMSP Tahun 2027.

Gubernur Zainal juga membandingkan besaran UMP baru dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kaltara. Menurutnya, KHL provinsi tersebut pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp 5.198.544. Dengan demikian, UMP 2027 yang ditetapkan setara dengan 77,48% dari nilai KHL. "Jika dibandingkan dengan nilai kebutuhan hidup layak (KHL) Provinsi Kaltara tahun 2026 sebesar Rp 5.198.544, besaran UMP Tahun 2027 telah mencapai 77,48% dari nilai KHL tersebut," katanya.

Tidak hanya UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk tiga sektor usaha di Kaltara pada tahun 2027. Angkanya bervariasi antar sektor. Untuk sektor pertanian kelapa sawit, UMSP ditetapkan sebesar Rp 4.053.065. Sektor pertambangan batu bara memiliki angka Rp 4.061.619. Sementara itu, sektor minyak, bumi, dan gas alam mendapat angka tertinggi, yaitu Rp 4.070.174.

Zainal menegaskan bahwa semua keputusan ini telah melalui perhitungan yang matang. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, melindungi hak-hak pekerja, dan pada saat yang sama menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ia mengakui bahwa dalam proses sidang, berbagai aspirasi muncul. "Kita memahami bersama bahwa adanya berbagai aspirasi yang berkembang di ruang sidang, rekan-rekan serikat pekerja memperjuangkan kesejahteraan yang optimal bagi buruh tentunya. Sementara rekan-rekan dari unsur pengusaha juga memaparkan realitas dan tantangan kemampuan dunia usaha serta iklim investasi di Provinsi Kaltara," jelasnya.

Proses perhitungan upah minimum ini, menurut Zainal, menggunakan formula yang sudah ditentukan. Formula tersebut mempertimbangkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Rentang batas bawah yang digunakan adalah 0,5 hingga 1 paling tinggi.

Gubernur kemudian mengimbau semua pihak, baik pelaku usaha maupun pekerja, untuk menyikapi keputusan ini dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan. Ia secara khusus berharap serikat pekerja dapat terus menjaga komunikasi dan membangun hubungan yang kondusif dengan perusahaan. "Saya berharap hasil dari penetapan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak. Kepada para pengusaha, saya juga mengimbau agar mematuhi ketentuan pengupahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Kenaikan UMP Kaltara sebesar 6,7% ini terjadi di tengah perbedaan aspirasi antara serikat pekerja yang menginginkan kesejahteraan lebih tinggi dan pengusaha yang menyoroti tantangan iklim investasi. Angka UMP 2027 yang mencapai 77,48% dari KHL menunjukkan bahwa meskipun ada kenaikan, nilainya masih di bawah standar kebutuhan hidup layak yang dihitung pemerintah provinsi.

UMP Kaltara 2027Kenaikan 6,7%Kebutuhan Hidup LayakUMSP SektoralPertambangan Batu BaraMinyak Bumi Gas AlamKeadilan PekerjaStabilitas Ekonomi

Komentar

Memuat komentar...