UMP NTT 2027 Resmi, Naik 5,97 Persen
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi mengumumkan angka Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027. Nilainya ditetapkan sebesar Rp 2.602.441. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp 146.943 jika dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 2.455.498. Secara persentase, kenaikan tersebut mencapai 5,97 persen.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan. Prosesnya melibatkan Dewan Pengupahan Provinsi NTT. Dalam forum itu, berbagai unsur turut serta, mulai dari perwakilan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi, hingga jajaran pemerintah. "Penetapan UMP ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan pemerintah," ujar Melki.
Dasar perhitungan UMP ini mengacu pada aturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, terdapat formula khusus yang harus diikuti. Salah satu komponen penting dalam formula itu adalah nilai alfa. Rentang nilai alfa yang diperbolehkan berada di kisaran 0,50 hingga 1,00.
Dewan Pengupahan Provinsi NTT kemudian memberikan rekomendasi kepada gubernur. Rekomendasi itu menyebutkan penggunaan nilai alfa sebesar 0,70. Angka inilah yang akhirnya dipakai dalam perhitungan. Secara formal, UMP NTT 2027 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT dengan nomor KEP/HK/2026 yang diterbitkan pada 20 November 2026.
Keputusan gubernur ini memiliki implikasi langsung bagi dunia usaha di NTT. Seluruh pemberi kerja, baik itu instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, wajib mematuhi ketentuan upah minimum yang baru. Mereka harus menyesuaikan sistem penggajian mereka sesuai dengan angka yang telah ditetapkan.
Melki menegaskan bahwa tujuan utama dari penetapan UMP ini adalah perlindungan bagi pekerja. Secara spesifik, aturan ini menyasar pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Mereka berhak mendapatkan upah tidak boleh lebih rendah dari standar minimum yang sudah diputuskan pemerintah. "UMP NTT 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027. Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tersebut," ujar dia.
Kebijakan ini menjadi acuan bagi hubungan industrial di NTT selama setahun penuh. Pemerintah daerah berjanji akan mengawal penerapannya agar berjalan sesuai aturan. Pengawasan akan dilakukan bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Dewan Pengupahan.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
