UMP Sumsel 2027 Naik 6,77 Persen Jadi Rp4,21 Juta
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp267.096 dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp3.942.963.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan bahwa kenaikan tersebut mencapai 6,77 persen. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 719/KPTS/Disnakertrans/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2027.
"Upah minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2027 sebesar Rp4.210.059. Kenaikannya Rp267.096 dibanding tahun sebelumnya, ini 6,77 persen," ujar Herman Deru pada Jumat, 20 November 2026.
Proses penetapan UMP ini melalui serangkaian rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sumsel pada 18 November 2026. Rapat tersebut melibatkan tiga unsur penting, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Keputusan yang diambil juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Selain itu, surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B/M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 juga menjadi acuan.
Aturan UMP ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Standar waktu kerja yang ditetapkan adalah 7 hingga 8 jam sehari, atau total 40 jam dalam satu minggu. Namun, ada pengecualian untuk usaha mikro dan kecil. Mereka memiliki ketentuan khusus, di mana upah yang dibayarkan paling rendah adalah 50 persen dari upah minimum yang telah ditetapkan.
Herman Deru menegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan minimum. "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, kalau lebih boleh. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum 2027 yang telah ditetapkan, dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut," jelasnya.
Penetapan UMP yang dilakukan lebih awal dari biasanya memiliki tujuan tertentu. Menurut Herman Deru, langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi para pekerja. Dengan begitu, mereka bisa menyusun anggaran kebutuhan keluarga untuk tahun depan dengan lebih matang. Kenaikan ini sendiri merupakan hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Pemerintah, melalui Dewan Pengupahan, berperan sebagai fasilitator atau jembatan di antara kedua belah pihak.
"Kenapa kita mau pertama, agar ada kenyamanan dari pihak buruh itu sendiri, untuk dia membuat budget kebutuhan keluarganya dan sudah bisa atur untuk tahun depan bahwa minimum penghasilannya sedemikian. Di sini ada asosiasi pengusaha, di sebelahnya ada pekerja, asosiasi pekerja, bertemu di tengah pemerintah menjadi jembatan dan hasilnya itu disepakati kenaikan 6,77 persen," ucap Herman Deru.
Kenaikan UMP Sumsel tahun 2027 ini merupakan hasil dari dialog dan negosiasi antara perwakilan pengusaha dan pekerja. Pemerintah daerah berperan sebagai penengah untuk mencapai titik temu. Keputusan yang diambil mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional. Dengan diumumkannya angka ini lebih awal, diharapkan baik pekerja maupun pengusaha memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
Berita Terbaru
Menteri ESDM Tetapkan 42 Mineral Kritis
Menteri Kehutanan Tolak Izin Tambang di Ujung Kulon
Pertamina Perkuat Pasokan BBM & LPG ke Seluruh Indonesia
Pertamina Salurkan Energi Lewat Koperasi Desa
Bahlil Dorong Alih Teknologi di Kerja Sama RI-China
IHSG Anjlok ke 5.000, OJK Bilang Ini Konsekuensi Reformasi
BI Rate Naik ke 6%, Ini Alasan BI
