Zulhas Bantah Rp 1,8 Triliun untuk Kipas Angin

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, dengan tegas membantah rumor yang beredar luas di media sosial. Rumor tersebut menyebutkan adanya pengadaan kipas angin dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dengan anggaran fantastis mencapai Rp 1,8 triliun. Ia menegaskan kabar itu sama sekali tidak benar.

"Sudah berkali-kali dijelaskan tidak ada satu koma, satu koma, Rp 1,8 (triliun)," ujar Zulhas saat ditemui awak media pada Selasa, 28 Juli 2026. Pernyataan ini ia lontarkan untuk meluruskan informasi yang simpang siur di masyarakat.

Zulhas kemudian membeberkan rincian anggaran yang sebenarnya untuk pembangunan satu unit Kopdes Merah Putih. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), biaya pembangunan sebuah Kopdes dengan luas sekitar 600 meter persegi mencapai Rp 2,4 miliar. Namun, dengan melibatkan TNI dalam proses pembangunannya, biaya tersebut berhasil ditekan secara signifikan.

"Jad begini ya, itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya lump sum ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan Rp 4 juta per meter. Itu kalau Rp 4 juta kali 600, Rp 2,4 miliar, ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu Rp 1,6 (miliar). Ada yang di bawah Rp 1,6 miliar, tetapi ada juga yang di atas Rp 1,6 miliar. Tapi rata-rata Rp 1,6," jelasnya panjang lebar.

Setelah gedung selesai dibangun, Zulhas melanjutkan, ada anggaran khusus untuk pengadaan kendaraan operasional. Perkiraan biaya untuk pengadaan kendaraan ini mencapai sekitar Rp 1,1 miliar. "Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4, itu Rp 1,1 kira-kira ya Pak. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah Rp 2,7 triliun. Jadi gampang sekali ngitungnya," katanya dengan nada tegas.

Selain gedung dan kendaraan, Kopdes Merah Putih juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Anggaran yang disiapkan untuk fasilitas ini mencapai Rp 300 juta. Zulhas menekankan bahwa rincian pengadaan fasilitas tersebut masih dalam tahap verifikasi dan validasi oleh dua lembaga pengawas keuangan negara, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Rp 300 jutanya sisa nya. Nah, Rp 300 juta itu ada untuk klinik, macam-macam, ya. Raknya, itu nanti akan di-anu-kan tersendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Sekarang divalidasi oleh BPKP dan BPK. Insyaallah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka, ya," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, juga angkat bicara mengenai isu yang sama. Joao mengaku tidak pernah menyebutkan angka Rp 1,8 triliun untuk pengadaan kipas angin seperti yang ramai diperbincangkan. Ia enggan berkomentar lebih jauh dan memilih untuk tidak menanggapi rumor tersebut secara berlebihan.

"Itu kan (kipas angin) sarana prasarana. Tapi kalau kipas kan bukan saya ngomong. Tanya sama yang ngomong gitu. Kan biar kalian muatin dulu, biar ramai dulu, nanti saya jelasin satu kali kan selesai," ungkap Joao kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 23 Juli 2026.

Joao menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengadakan rapat khusus terkait pengadaan kipas angin tersebut. Ia juga mengaku tidak mengetahui konteks asal muasal isu ini sehingga menjadi sorotan publik. "Saya enggak tahu. Saya enggak tahu dia ngomong di mana, saya juga baca berita, saya lihat ini, ya sudah biarin saja orang enggak ada urusan sama saya, ngapain saya urusin," terang Joao.

Lebih lanjut, terkait tanggung jawab anggaran pengadaan yang sempat disinggung oleh pihak lain, Joao menyatakan akan mengklarifikasinya secara langsung pada kesempatan terpisah. Agrinas Pangan sendiri ditugaskan untuk mengelola Kopdes selama dua tahun ke depan, mencakup pembangunan, pengadaan, hingga operasional koperasi.

Isu pengadaan kipas angin senilai Rp 1,8 triliun ini menjadi perbincangan hangat setelah beredar di media sosial. Namun, baik Zulhas maupun Joao dengan tegas membantahnya. Mereka memberikan rincian anggaran yang lebih konkret dan transparan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan gedung, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya, bukan untuk kipas angin dalam jumlah besar.