Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Medan, Donal Simanjuntak, melaporkan bahwa 45 dapur makanan bergizi gratis (MBG) telah berhenti beroperasi karena keterlambatan anggaran operasional dari APBN. Data tersebut berasal dari 33 kabupaten/kota di wilayah Medan, namun Donal hanya menerima laporan dari 2 kabupaten/kota.

Menurut Donal, laporan yang masuk bersifat sporadis. Ia berkata, “Ada laporan sporadis gitu dana yang belum top-up, biasa begitu, cuma tidak sebanyak yang sekarang. Asahan itu ada 11 (SPPG), Kota Pematangsiantar ada 34 (SPPG) itu aja yang lapor,” ketika dihubungi pada 10 Juni 2026.

Donal menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki data konkret terkait jumlah dapur MBG yang berhenti beroperasi. Ia hanya menerima informasi dari dua kabupaten/kota tersebut. “Kita nggak punya data yang konkret hari ini, cuma yang sudah lapor itu tadi Asahan 11, Kota Pematangsiantar 34, nggak ada yang lapor, ini kan yang lapor, ya saya tahunya kalau nggak lapor ya nggak ada masalah,” ucapnya.

Masalah utama terletak pada penyaluran anggaran operasional yang melewati beberapa tahapan di Jakarta. Donal menjelaskan bahwa keterlambatan anggaran disebabkan oleh kepala dapur yang tidak konsisten membuat laporan harian, sehingga pembayaran tertunda. Ia menambahkan, “Ini kan transaksinya (pengelolaan dana) di Jakarta, kan itu se Indonesia, maka memerlukan sumber daya yang cukup untuk melototin virtual account seluruh Indonesia, maka ini menjadi pekerjaan besar juga, nah setelah dari situ kan prosesnya kan ke Kementerian Keuangan, kemudian dari Kementerian Keuangan baru ke bank, jadi karena tahapan-tahapan begitu, tapi indikasinya memang ada kepala dapur yang tidak konsisten bikin laporan harian, kan itu kalau mereka konsisten, setiap Rabu mereka kan mengecek seluruh rekening, nah baru nanti top-up,” jelasnya.

Walaupun begitu, Donal menerima kabar bahwa beberapa dapur MBG di Kota Pematangsiantar telah menerima anggaran operasional. Ia menyatakan bahwa pencairan akan dilakukan secara bertahap. “Karenanya banyaknya dari daerah lapor ke Jakarta, kemudian ada pertemuan kemarin hari Jumat, sebagian udah cair, tapi ada sebagian belum cair karena perlu waktu,” tuturnya.

Situasi ini menyoroti tantangan dalam penyaluran dana bagi program gizi di daerah. Proses birokrasi yang melibatkan beberapa lembaga dan ketergantungan pada laporan harian membuat beberapa dapur kehilangan sumber pendanaan, sehingga operasi mereka terhenti. Pihak KPPG diharapkan dapat memperbaiki mekanisme pelaporan dan mempercepat pencairan dana agar program gizi dapat berjalan tanpa gangguan.