Maratua menjadi latar bagi upaya memperluas jaringan telekomunikasi ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Menurut Darien Aldiano, Pelaksana Tugas Direktur Infrastruktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi, pembangunan menara BTS di daerah 3T tidak sekadar menempatkan menara. Tantangannya lebih pada bagaimana menyalurkan konektivitas ke tempat yang belum terjangkau infrastruktur dasar seperti serat optik.

“BTS itu tidak serta‑merta dibangun tower, kemudian kencang. Dari tower itu harus punya dapurnya gitu. Koneksi di belakang, backhaul‑nya. Jadi kalau gak ada di daerah tersebut, mau gak mau pake VSAT. Nah kalau pake VSAT ini jadinya mahal dan terbatas,” paparnya kepada awak media di Pulau Maratua, Kamis 11 Juni 2026. VSAT (Very Small Aperture Terminal) adalah stasiun penerima dan pemancar sinyal satelit.

Darien menjelaskan bahwa mayoritas BTS yang dibangun untuk wilayah 3T masih mengandalkan satelit karena belum tersedia jaringan serat optik maupun microwave yang dapat menjadi jalur transmisi data. Kondisi ini membuat biaya operasional BTS di daerah terpencil menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan BTS di kota-kota besar.

“Contoh mudahnya untuk di daerah 3D itu, cost untuk support BTS itu bisa sampai 30‑an juta satu site, 30 juta per bulan. Namun, kalau di kota BTS‑BTS yang milik operator seluler itu ya, cost‑nya mereka mungkin hanya 15‑20 juta,” kata Darien. Perbedaan biaya tersebut terjadi karena BTS di perkotaan umumnya menggunakan jaringan serat optik yang memiliki kapasitas besar dan biaya operasional lebih rendah. Selain itu, jumlah pelanggan yang jauh lebih banyak membuat operator dapat memperoleh skala ekonomi yang menguntungkan.

Adapun BTS di wilayah 3T harus melayani populasi yang relatif sedikit dengan biaya operasional yang jauh lebih besar. “Nah sedangkan, kalau di daerah‑daerah 3D, karena tidak ada optik, tidak bisa pakai microwave, mereka mau gak mau harus pakai satelit. Cost‑nya jadi tinggi. Bapak Ibu bayangkan, cost‑nya tinggi, tapi misalnya satu desa atau satu kamar usernya 400 atau 300 orang, atau mungkin 200. Menggunakan paket data juga mungkin yang hemat,” sebutnya.

Darien menambahkan keterbatasan lain dari penggunaan satelit: kapasitas bandwidth yang tersedia. “Rata‑rata memang kapasitas BKS yang menggunakan VSAT itu mungkin di saat ini dipakai maksimum di 12 Mbps. Nah jadi Bapak Ibu bayangkan dengan 12 Mbps kita mungkin satu orang dengan aplikasi yang kekinian ya, TikTok, Youtube itu mungkin satu orang itu aja bisa 1 Mbps, dia sendiri kan. Nah bagaimana caranya BTS VSAT dengan penggun let say 100 berbarengan, terus semuanya misalnya ya, buka TikTok dan lain‑lain, pasti lemot,” papar Darien.

Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kualitas layanan di wilayah 3T tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan layanan telekomunikasi di daerah perkotaan. “Kami harap dari materi ini kita bisa memahami dan juga teman‑teman di media terutama di daerah‑daerah juga bisa memberikan pemahaman juga misalnya nanti ke masyarakat kalau memang BTS‑BTS di daerah 3T ini, karakteristiknya beda. Tidak seperti BTS‑BTS yang ada di peerkotaan. Karena ada faktor‑faktor yang hilang tadi,” lanjutnya.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Darien menegaskan bahwa negara tetap harus hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah 3T memperoleh akses telekomunikasi yang layak. Menurutnya, hingga kini masih banyak lokasi yang belum menarik secara komersial bagi operator seluler karena tingginya biaya penyelenggaraan jaringan. “Jadi memang secara bisnis ini belum masuk ke tataran komersil jadi di situlah BAKTI hadir, negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi memang harus ada pihak yang bisa memberikan layanan kepada masyarakat di daerah 3T,” cetusnya.

Keberadaan BTS BAKTI di wilayah 3T menjadi salah satu upaya pemerintah memastikan pemerataan akses digital, sekaligus mengurangi kesenjangan konektivitas antara masyarakat perkotaan dan daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Dengan menempatkan BTS yang terhubung melalui satelit, pemerintah berusaha menutup celah digital di daerah yang sulit dijangkau. Meskipun biaya operasional tinggi dan kapasitas terbatas, layanan ini tetap menjadi pilihan bagi warga yang belum terhubung ke jaringan serat optik. Langkah ini menegaskan komitmen negara untuk menyediakan akses telekomunikasi yang layak bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di zona 3T.