10 Asosiasi Desa Dukung Koperasi Merah Putih

Sepuluh asosiasi desa secara resmi menyatakan dukungan mereka terhadap program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Organisasi-organisasi yang terlibat antara lain DPP APDESI Merah Putih, DPP APDESI, DPP AKSI, DPP PAPDESI, KOMPAKDESI, PP PPDI, DPN PPDI, DPP ABPEDNAS, DPP PABPDSI, dan DPP Gema Desa Nuswantoro.

Wargiyati, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI), menjelaskan bagaimana koperasi ini akan bekerja. Menurutnya, Kopdes Merah Putih akan beroperasi sebagai agen resmi. Tugas utamanya adalah menyalurkan produk-produk subsidi ke masyarakat desa. Produk-produk itu termasuk gas elpiji dan pupuk.

"Jadi tujuannya memudahkan, nggak bakalan ada kelangkaan gas, kelangkaan pupuk karena disalurkan lewat Kopdes Merah Putih, dan tentu saja menyerap tenaga kerja juga karena kemarin kita sudah diskusi bahwa tenaga kerja yang ada di Kopdes melibatkan warga desa," kata Wargiyati dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menambahkan, koperasi desa tidak hanya menangani produk subsidi pemerintah. Kopdes juga bisa menjadi distributor untuk produk retail lainnya. Targetnya adalah warung-warung kecil yang ada di desa. Wargiyati mengklaim harga produk yang didistribusikan ke warung-warung itu akan lebih murah dibandingkan harga pasar. Dengan begitu, keuntungan para pedagang bisa bertambah.

"Keberadaan warung-warung di desa jangan khawatir karena Kopdes Merah Putih nanti tidak akan menjual produknya dengan harga di bawah harga warung. Justru Kopdes Merah Putih nanti akan jadi distributor warung-warung yang ada di desa dengan harga lebih murah dari harga pasar," ucapnya.

"Jadi warung-warung yang ada di desa itu tetap akan hidup bahkan lebih beruntung dengan keberadaan Kopdes dan Kelurahan Merah Putih," tegas Wargiyati lagi.

Di luar fungsi distribusi itu, koperasi desa juga punya peran lain. Wargiyati mengatakan Kopdes akan menjadi penyerap produk dari warga sekitar. Produk-produk itu akan digunakan untuk keperluan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menjelaskan, jika ada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak mau menyerap produk desa setempat, hal itu bisa segera dilaporkan untuk ditindaklanjuti.

"Kopdes itu sebagai penyalur produk desa untuk MBG, dan MBG yang nggak mau terima produk desa kita laporkan. (Sudah MoU dengan) Menteri Desa, Menteri Koperasi, BGN," ujarnya saat berbincang seusai acara.

Program ini pada dasarnya dirancang untuk menghubungkan tiga hal: distribusi barang bersubsidi, pemberdayaan warung lokal, dan penyerapan hasil produksi warga desa untuk program nasional. Semua ini dijalankan melalui satu wadah koperasi di tingkat desa dan kelurahan.