4 SD Negeri di Ponorogo Nihil Pendaftar, DPRD Panggil Disdik

Empat sekolah dasar negeri di Kabupaten Ponorogo tidak mendapatkan satu pun siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027. Kondisi ini langsung mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut mereka, masalah ini sudah tidak bisa dianggap sebagai kejadian yang datang dan pergi setiap tahun.

Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menjelaskan ada beberapa alasan mengapa sekolah negeri kehilangan peminat. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya angka kelahiran, yang merupakan dampak dari keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Selain itu, masyarakat sekarang punya lebih banyak pilihan. Sekolah swasta berbasis keagamaan, misalnya, mulai banyak dilirik.

"Fenomena seperti ini setiap tahun kayaknya ada saja. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama memang suksesnya Keluarga Berencana yang dicanangkan. Yang kedua memang ada pilihan sekolah, termasuk sekolah swasta yang semacam pondok dan lain-lain yang menyampaikan program terkait dengan keagamaan," kata Riyanto kepada wartawan pada Rabu, 15 Juli 2026.

Ia menambahkan, tren ini terjadi hampir di seluruh wilayah Ponorogo. Di satu sisi, sekolah dasar negeri kesulitan mencari murid. Di sisi lain, sekolah swasta yang bernuansa agama justru kebanjiran pendaftar.

"Di SD swasta yang berbau agama itu rata-rata malah membludak. Nah, di SDN sendiri banyak yang hanya menerima siswa sangat minim, dan bahkan hari ini ada empat SD yang kosong, tidak mendaftar. Ini menjadi pemikiran kita bersama," ujarnya.

Riyanto memastikan Komisi D akan memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo untuk membahas persoalan ini. DPRD ingin mencari jalan keluar agar sekolah negeri, terutama yang berada di wilayah pinggiran dan perbatasan, tetap bisa bertahan.

"Nanti akan kita sharing-kan dengan teman-teman yang ada di Dindik, bagaimana mencari solusi, termasuk ke depannya SD ini mau dikemanakan," ungkapnya.

Bukan hanya itu. DPRD juga berencana mengevaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026. Evaluasi ini dilakukan karena masih ada beberapa masalah yang muncul selama proses penerimaan siswa.

"Kemarin kita juga rencana ada hearing dengan Dindik terkait hasil SPMB yang kemarin juga ada beberapa percikan-percikan yang harus diluruskan agar nanti tahun depan lebih nyaman, lebih fleksibel, dan tidak ada permasalahan-permasalahan bagi wali murid yang dirugikan," jelas Riyanto.

Ia menambahkan, sekolah negeri harus mulai berbenah. Inovasi diperlukan agar kembali diminati masyarakat. Menurutnya, persaingan tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas. Prestasi dan program unggulan juga harus menjadi daya tarik bagi orang tua.

"Sudah berkali-kali kita sampaikan. Sekarang itu memang berlomba-lomba mencari prestasi. Bukan hanya pamer sekolah saja, tapi memang prestasi harus ditingkatkan. Termasuk ada tambahan-tambahan jam pelajaran, seperti ekstra sore mungkin ada tambahan keagamaan," pungkasnya.

Persoalan ini menunjukkan bahwa sekolah negeri di Ponorogo menghadapi tantangan nyata. Di tengah menurunnya jumlah anak usia sekolah dan meningkatnya minat terhadap sekolah swasta berbasis agama, sekolah negeri harus mencari cara untuk tetap relevan. DPRD dan Dinas Pendidikan akan duduk bersama untuk mencari solusi, termasuk mengevaluasi sistem penerimaan siswa baru agar tahun depan tidak ada lagi sekolah yang kosong.